Kemenko Kumham Imipas Tingkatkan Kolaborasi Pengelolaan PLBN Indonesia-Malaysia

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melakukan upaya pengembangan kerja sama dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara Indonesia dan Malaysia. Pertemuan yang diadakan di Jakarta pada Kamis (9/4) menjadi ajang untuk memperkuat koordinasi di sektor keimigrasian, keamanan, serta pelayanan lintas batas negara.

Optimalisasi PLBN untuk Peningkatan Konektivitas

Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram, menyatakan bahwa pengelolaan PLBN sangat vital dalam mendukung keterhubungan masyarakat perbatasan. Ia menekankan bahwa jalur resmi perlintasan Sebatik–Tawau menjadi topik utama pembahasan dalam pertemuan tersebut.

“Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral sekaligus mengkoordinasikan langkah-langkah, termasuk pengembangan jalur Sebatik–Tawau,” tutur Surya, seperti dilaporkan dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Strategi Pengembangan PLBN untuk Ekonomi Wilayah Perbatasan

Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Nurdin, menjelaskan bahwa konsep perlintasan di beberapa titik batas sudah dirancang. Namun, masih diperlukan perbaikan agar pengelolaannya lebih efektif. Ia menambahkan bahwa pemerintah tengah merencanakan pembukaan delapan PLBN baru sebagai bagian dari pengembangan kawasan perbatasan.

“Pengembangan PLBN tidak hanya fokus pada fungsi pengawasan, tetapi juga untuk memperkuat perekonomian daerah perbatasan,” ujarnya, dalam kesempatan yang sama.

Analisis Kondisi PLBN di Kalimantan

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP, Siti Metrianda Akuan, menyoroti pentingnya evaluasi PLBN di wilayah Kalimantan. Menurutnya, identifikasi kondisi tersebut akan membantu mengenali potensi pengembangan serta merancang strategi untuk mengurangi penggunaan jalur tidak resmi.

“Dengan mengidentifikasi PLBN di Kalimantan, kita dapat merancang langkah-langkah strategis untuk memperbaiki layanan lintas batas dan mengurangi aktivitas ilegal,” kata Metrianda.

Persiapan Monitoring Kerja Sama PLBN

Pertemuan tersebut juga menjadi forum untuk mengawasi implementasi rekomendasi kerja sama pengelolaan PLBN yang sebelumnya disepakati. Dengan adanya koordinasi yang lebih terpadu, diharapkan keterlibatan masyarakat perbatasan dapat lebih optimal, sekaligus mengurangi praktik perlintasan ilegal di beberapa titik.