Pemerintah Pusat Perbaiki Tata Kelola RSUD di Papua

Jakarta – Setelah bertemu dalam rapat koordinasi yang diadakan secara daring di Jakarta, Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, dan Pemkab Jayapura sepakat mengambil langkah nyata untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari. Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri, memberikan apresiasi atas komitmen lintas sektor dalam mengatasi masalah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ribka menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor penting dalam percepatan peningkatan manajemen rumah sakit. Ia menekankan bahwa koordinasi yang baik antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPJS, PMI, serta aparat keamanan dari Polres Jayapura menjadi faktor kunci.

Rapat Koordinasi di Kemendagri

Rapat dihadiri oleh beberapa pihak, termasuk Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Direktur RSUD Yowari, anggota BP3OKP Papua, serta pejabat terkait lainnya. Dalam sesi tersebut, beberapa tantangan utama RSUD Yowari diungkapkan, seperti penungguan pasien hingga lima hari di IGD, masalah sanitasi, ketidaksesuaian protokol perawatan, dan kurangnya koordinasi antar-rumah sakit.

“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan sangat baik, dengan keterlibatan berbagai lembaga seperti Kementerian Kesehatan dan aparat keamanan,” kata Ribka dalam pernyataannya.

Langkah Pembenahan oleh Kemenkes

Menyikapi masalah tersebut, Kemenkes telah menyatakan siap melakukan perbaikan. RSUP Dr. Sardjito secara resmi ditugaskan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola RSUD Yowari. Evaluasi ini mencakup penyiapan empat pedoman utama, yang meliputi aspek keuangan, pelayanan medis, sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian, serta operasional.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Menteri Kesehatan dan Wakil Menterinya untuk memperbaiki tata kelola rumah sakit, termasuk bantuan alat kesehatan dan pelatihan bagi tenaga medis,” ujarnya.

Komitmen Pemprov Papua

Pemprov Papua menegaskan komitmen untuk menyelesaikan akar masalah dengan mengusulkan kolaborasi dengan rumah sakit swasta dan TNI untuk mendistribusikan pasien. Selain itu, mereka mendorong kerja sama dengan Universitas Cenderawasih untuk memperkuat ketersediaan tenaga medis di wilayah Papua.

“Gubernur menunjukkan semangat tinggi dengan program strategis seperti rencana pembangunan rusun bagi tenaga kesehatan dan keluarga pasien. Ini langkah yang perlu didukung secara bersama,” tutur Ribka.

Penyelesaian Masalah Lahan

Ribka juga menyoroti isu lahan yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur RSUD Yowari. Ia meminta sertifikat tanah rumah sakit tersebut segera diselesaikan dalam tahun ini.

“Persoalan lahan harus segera ditangani agar tidak mengganggu proses pembangunan sarana dan prasarana ke depan,” tegasnya.

Kerja Sama dengan Polres Jayapura

Dalam hal keamanan, Polres Jayapura telah menempatkan enam personel di area RSUD Yowari dan mendirikan pos pengamanan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan pasien terkait gangguan dari oknum di sekitar rumah sakit.

Perbaikan Desil dan BPJS Kesehatan

Di sisi jaminan kesehatan, Kementerian Sosial sedang menyesuaikan desil sesuai kebijakan nasional. Mereka juga berupaya mereaktivasi peserta BPJS Kesehatan yang terdampak situasi saat ini.

“Kementerian Dalam Negeri akan terus mengawal proses perbaikan secara menyeluruh, termasuk menyisir kendala teknis di lapangan,” lanjut Ribka.