Wamendagri Tinjau WFH Perdana Bogor, Apresiasi Pengawasan Digital ASN

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan kebijakan kerja jarak jauh atau work from home (WFH) di Kota Bogor pada Jumat (10/4). Kebijakan ini dianggap sukses karena diakui memperlihatkan disiplin pegawai melalui sistem pengawasan berbasis teknologi digital. Menurut Bima, upaya tersebut menjadi contoh baik dalam penerapan pengelolaan kehadiran ASN secara modern.

Sistem e-kinerja yang diterapkan memungkinkan pemantauan aktivitas pegawai tetap akurat meski tidak berada di kantor. Aplikasi ini mencatat kehadiran berdasarkan koordinat lokasi tempat tinggal masing-masing ASN, sehingga produktivitas kerja dapat diukur secara objektif. “Yang pertama adalah sistem pengawasan yang sangat efektif karena sudah ada aplikasi e-kinerja yang diimplementasikan di Pemerintah Kota Bogor,” kata Bima dalam pernyataan tertulis, Sabtu (11/4).

“Kehadiran ASN direkam berdasarkan titik koordinat domisili, sehingga penilaian kinerja bisa dilakukan dengan tepat. Data ini langsung memengaruhi evaluasi setiap pegawai,” tambahnya.

Di samping pengawasan, mekanisme ini juga melibatkan struktur bertingkat, mulai dari atasan langsung hingga kementerian. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Bima menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak mengorbankan kualitas layanan publik.

WFH dinilai memiliki potensi penghematan anggaran yang signifikan. Dari perhitungan sementara, Pemerintah Kota Bogor memproyeksikan efisiensi mencapai sekitar Rp900 juta per bulan. Meski angka tersebut besar, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada penurunan produktivitas ASN.

Kekhawatiran masyarakat terhadap pengaruh WFH pada pelayanan langsung diatasi dengan pengaturan yang matang. Bima menjamin bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada warga di Kota Bogor.