Wamendagri Minta IPDN Konsisten Lahirkan Kader Pemerintahan Kompeten

Dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-70 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (31/3), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyampaikan harapan agar IPDN terus menghasilkan lulusan yang mampu memimpin birokrasi nasional. Harapan ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana kualitas sumber daya manusia menjadi penentu utama keberhasilan tata kelola pemerintahan di berbagai daerah.

Wiyagus menekankan bahwa alumni IPDN harus menjadi pendorong utama dalam pelayanan publik, memastikan kehadiran negara dan pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya kemampuan adaptif dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, mengingat transformasi digital mengubah cara kerja sektor pemerintahan. “Dengan peningkatan kompetensi ini, IPDN akan menjadi mitra andalan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks,” jelasnya.

Momen dies natalis, menurut Wiyagus, menjadi kesempatan untuk merevisi strategi pengembangan IPDN sebagai institusi pendidikan kepamongprajaan yang inovatif. Ia berharap lembaga tersebut terus meningkatkan kualitas kurikulum, pelatihan, dan pendampingan yang terpadu. Selain itu, Wiyagus menyebut IPDN berperan aktif dalam isu kemanusiaan, terutama dalam bantuan rehabilitasi pasca-bencana di Sumatera.

Kiprah IPDN dalam Pemulihan Wilayah Bencana

Kontribusi IPDN di bidang tanggap darurat terlihat dari pengiriman praja ke wilayah terdampak bencana. Langkah ini menunjukkan komitmen lembaga untuk menjadi bagian dari solusi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. “IPDN terbukti responsif dan tangguh dalam menghadapi krisis nasional,” tegas Wiyagus.

Sidang senat juga dihadiri oleh Rektor IPDN Halilul Khairi, para guru besar, anggota senat, serta civitas academica. Acara tersebut ditutup dengan orasi ilmiah dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono, yang turut memperkuat pesan tentang pentingnya pendidikan berkualitas dalam pemerintahan.