Asia Teriak Krisis Energi, China Tak Mau Jadi “Penyelamat”

Dari Jakarta, tekanan energi di Asia Tenggara semakin meningkat akibat gangguan pasokan pupuk dan bahan bakar dari China. Negara-negara yang selama ini bergantung pada pasokan dari Beijing kini menghadapi kesulitan distribusi, sementara pemerintah Tiongkok memprioritaskan kebutuhan domestik di tengah ketidakstabilan pasar global. Sampai saat ini, Beijing hanya mengeluarkan pernyataan yang tidak terlalu jelas dan belum secara terbuka mengakui pembatasan ekspor yang diumumkan Reuters dan pihak lain, karena fokusnya pada upaya melindungi pertumbuhan ekonomi dari dampak perang di Iran.

Krisis Mulai Terasa di Negara-Negara Asia

Beberapa negara Asia seperti Bangladesh, Filipina, bahkan Australia mulai mengalami gangguan pasokan, terutama karena mengandalkan impor dari Tiongkok. Pada awal Maret 2026, pemerintah Bangladesh meminta Tiongkok memenuhi kontrak bahan bakar yang telah disepakati. Sementara itu, Thailand sedang membangun strategi diplomasi untuk memastikan pasokan pupuk tetap lancar. Malaysia mengkhawatirkan bahwa pembatasan ini akan memperburuk ketidakseimbangan distribusi pupuk, termasuk ke sektor kelapa sawit yang menjadi tulang punggung ekonominya. Filipina juga mengambil langkah serupa dengan menteri pertaniannya mengunjungi kedutaan Tiongkok di Manila untuk menyampaikan kebutuhan pupuk tambahan.

Analisis tentang Kebijakan Tiongkok

Para ahli menilai bahwa pemerintah Tiongkok kemungkinan besar tidak akan mengubah arah kebijakannya dalam waktu dekat. Negara ini dianggap lebih memilih menjaga kebutuhan dalam negeri dibanding memperluas bantuan ke kawasan. Respons resmi Beijing terbatas pada pernyataan singkat yang menyebut pembahasan hanya terfokus pada sektor pertanian. Eric Olander dari China-Global South Project mengatakan kepada Reuters, “Tiongkok mungkin memberikan bantuan simbolis, tetapi sangat kecil kemungkinannya akan berbagi cadangan pangan, energi, atau sumber daya lain dalam jumlah besar.”

“China mungkin memberikan bantuan simbolis, tetapi sangat kecil kemungkinannya akan berbagi cadangan pangan, energi, atau sumber daya lain dalam jumlah besar,” kata Eric Olander dari China-Global South Project.

Strategi ini dipandang relevan karena Tiongkok sejak awal 2000-an aktif menimbun cadangan energi dan bahan vital. Meski di masa tenang terasa berlebihan, kini kebijakan ini memungkinkan Beijing mengendalikan pasokan domestik saat terjadi gangguan global. Harian People’s Daily, media utama Partai Komunis Tiongkok, dalam editorialnya awal bulan ini menekankan ketahanan energi negara tersebut, menyebut Tiongkok kini memegang “urat nadi energi” di tangannya sendiri.

Kebijakan Energi Regional Mulai Berubah

Dari sisi kawasan, konsekuensi krisis mulai terlihat. Negara-negara Asia Tenggara mulai mencari alternatif pasokan, termasuk menggali sumber dari Rusia. Perubahan ini mencerminkan pergeseran fokus kebijakan energi regional yang sebelumnya lebih bergantung pada Tiongkok. Tony Blair Institute for Global Change menyatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki keinginan untuk menjadi penyangga energi kawasan dalam masa ketidakpastian yang berkepanjangan. Pola kebijakan negara ini cenderung konsisten: pembatasan ekspor dilakukan lebih dulu, kemudian dilepas secara selektif setelah kebutuhan domestik terpenuhi.

Kebijakan ini dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya dalam menghadapi krisis. Tiongkok berusaha menjaga stabilitas internal, yang menjadikannya sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, ketersediaan energi dan sumber daya lainnya untuk negara-negara tetangga tetap terbatas, bahkan dalam kondisi darurat.