Eropa Blak-blakan Amerika dan China Tidak Bisa Dipercaya

Berdasarkan survei European Pulse yang dilakukan POLITICO, warga Eropa secara umum menunjukkan skeptisisme terhadap perusahaan teknologi besar dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Mereka merasa kedua negara ini kurang dapat dipercaya dalam mengelola data pribadi pengguna. Hasil riset menunjukkan, lebih dari 8 dari 10 responden tidak percaya pada perusahaan teknologi asal AS maupun Tiongkok.

Perbandingan Tingkat Ketidakpercayaan

Ketidakpercayaan terhadap perusahaan Tiongkok lebih tinggi dibandingkan perusahaan AS. Persentase responden yang mengkritik perusahaan teknologi China mencapai 93%, sedangkan untuk AS hanya 84%. Temuan ini muncul dalam konteks Eropa yang berusaha memperkuat kemandirian teknologi dengan mengurangi ketergantungan pada raksasa asing.

Upaya Penguatan Teknologi Lokal

Uni Eropa kini mendorong pengembangan teknologi dalam negeri, seperti kecerdasan buatan, layanan cloud, dan jaringan telekomunikasi. Namun, tingkat kepercayaan terhadap perusahaan teknologi Eropa belum memadai. Hanya 51% responden yang menyatakan percaya pada entitas lokal untuk mengelola data pengguna. Bahkan, kepercayaan terhadap pemerintah nasional lebih rendah, sebesar 45%.

Perbedaan antar Negara Eropa

Survei yang melibatkan 6.698 partisipan dari Spanyol, Jerman, Prancis, Italia, Polandia, dan Belgia menunjukkan variasi kepercayaan di berbagai negara. Jerman menjadi negara dengan ketidakpercayaan tertinggi terhadap perusahaan teknologi AS dan Tiongkok, dengan 91% responden tidak mempercayai perusahaan AS dan 98% untuk Tiongkok. Sebaliknya, Polandia relatif lebih terbuka, dengan 38% percaya pada perusahaan AS dan 20% pada perusahaan Tiongkok. Belgia menjadi negara dengan kepercayaan terhadap teknologi lokal tertinggi, mencapai 59%.

“Masyarakat Eropa mempertanyakan apakah perusahaan teknologi asing akan menjaga keamanan data pengguna secara transparan.”

Walaupun perusahaan asing harus mematuhi aturan privasi seperti GDPR, kekhawatiran tetap muncul. Pasalnya, perusahaan AS dan Tiongkok juga di bawah kendali hukum keamanan domestik, yang memungkinkan pemerintah meminta akses data pengguna. Risiko ini menjadi sorotan bagi lembaga pengadilan dan regulator privasi di Eropa.