APJATEL Usulkan Pembentukan OVC untuk Mendukung Pengembangan Jaringan Fiber Optik

Penghematan Biaya dan Kolaborasi Industri-Pemerintah

Di tengah tantangan pengembangan jaringan fiber optik yang dianggap mahal, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menawarkan konsep Operating Vehicle Company (OVC) sebagai upaya mempercepat proses pemasangan infrastruktur digital di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya bersama serta meningkatkan sinergi antara sektor swasta dan pemerintah.

“Infrastruktur telekomunikasi menjadi fondasi utama ekonomi digital dan layanan publik. Sinergi antara pemerintah dan industri sangat penting agar pengelolaan jaringan tidak hanya efisien tetapi juga memberikan manfaat yang merata,” ujar Jerry Mangasas Swandy, Ketua Umum APJATEL, dalam diskusi di Jakarta Selatan, Kamis.

OVC akan beroperasi sebagai badan netral yang mengelola infrastruktur telekomunikasi pasif secara kolektif. Prinsip utama yang diterapkan adalah akses terbuka, sehingga jaringan fisik dapat digunakan oleh lebih dari satu penyedia layanan. Tujuan utamanya adalah mengurangi biaya investasi sebesar 40% hingga 60%, sekaligus mempercepat penyebaran jaringan di berbagai daerah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyambut baik rencana pembentukan OVC. Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital di Kemkominfo, Mulyadi, mengatakan pihaknya siap bermitra untuk mewujudkan ide ini. Kerja sama akan difokuskan pada pengembangan standar teknis, penerapan sistem akses terbuka, serta penentuan kriteria kontraktor dan instalator yang terstruktur.

“OVC harus menerapkan prinsip open access, nondiskriminatif, dan menciptakan persaingan sehat,” tutur Mulyadi. “Selain itu, OVC tidak boleh menjadi bentuk monopoli yang tersembunyi, karena hal itu bisa menghambat pertumbuhan jaringan fiber optik di wilayah tertentu,” tambahnya.

Menurut Mulyadi, keberadaan OVC juga diharapkan memastikan transparansi dalam pemasangan jaringan, sehingga tidak merusak tampilan kota. Dengan model ini, pengelolaan infrastruktur bisa lebih terpadu dan berkelanjutan.