Indonesia dan Korea kerja sama tingkatkan keamanan data dan talenta AI

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan menandatangani perjanjian kerja sama strategis di Seoul, Korea Selatan, Rabu. Dokumen ini berupa Memorandum Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia dengan Kementerian Sains serta Teknologi Informasi dan Komunikasi Korea. Tujuan utama kolaborasi adalah memperbaiki layanan publik, memastikan perlindungan data, serta membangun kompetensi di bidang kecerdasan buatan (AI).

Penguatan Keamanan Data dan Pengawasan Digital

Perjanjian ini melibatkan peningkatan pengawasan ruang digital dan penguatan keamanan data guna melindungi masyarakat dari risiko kebocoran informasi serta penyalahgunaan teknologi. Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa tujuan utama adalah menjaga stabilitas koneksi internet untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan usaha.

“Kerja sama ini bertujuan memperkuat infrastruktur digital, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat langsung. Teknologi harus membantu guru mengajar, petugas kesehatan bekerja lebih cepat, dan petani mengambil keputusan,” ujar Meutya dalam siaran pers.

Peningkatan Literasi Digital

Program kolaborasi juga mencakup upaya meningkatkan literasi digital masyarakat, agar mereka bisa menggunakan teknologi dengan lebih aman dan produktif. Meutya menekankan bahwa keberhasilan inisiatif ini tergantung pada keterlibatan generasi muda Indonesia dalam pengembangan bidang teknologi.

Pengembangan Teknologi AI untuk Sektor Strategis

Beberapa sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan akan menjadi fokus penggunaan kecerdasan buatan. Kedua pihak berharap teknologi AI dapat menjadi alat pendukung dalam meningkatkan efisiensi layanan publik dan inovasi sektor ekonomi. Selain itu, kerja sama ini diharapkan mendorong pertumbuhan usaha digital serta startup.

Program Berdurasi Lima Tahun

Implementasi kerja sama yang berlangsung selama lima tahun akan dijalankan melalui program lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif, kedua negara akan membentuk komite bersama yang mengawasi setiap aspek kebijakan dan progres kerja sama.