DPR Tekankan Revisi UU Kehutanan Harus Pro Rakyat dan Jaga Kelestarian Alam

Revisi UU Kehutanan untuk Tata Kelola yang Lebih Adil

Anggota DPR RI Jaelani menekankan bahwa revisi Undang-Undang Kehutanan harus berpijak pada kepentingan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan. Ia menyatakan bahwa revisi ini menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan hutan yang saat ini dinilai tidak seadil dan tidak partisipatif. Menurut Jaelani, tujuan utama adalah menciptakan pengelolaan hutan yang transparan, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat.

“Revisi UU Kehutanan bukan sekadar perubahan formal, tetapi wujud komitmen untuk melindungi kehidupan masyarakat dan ekosistem,” ujar Jaelani.

Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Jaelani menyoroti bahwa hutan memiliki peran penting dalam menjaga fungsi sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, ia menggarisbawahi perlindungan hak masyarakat adat, yang diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam konteks ini, penguasaan hutan oleh negara dianggap sebagai amanat konstitusional untuk mendistribusikan manfaat secara adil. DPR mendukung pengakuan penuh hak adat, termasuk kemampuan masyarakat untuk mengelola hutan berdasarkan aturan lokal.

Isu Utama dalam Revisi UU

Revisi UU Kehutanan mencakup berbagai aspek kritis, seperti status hutan, penentuan kawasan, serta penyelesaian konflik tenurial. Jaelani menegaskan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan harus dipandu dengan kehati-hatian ekologis yang ketat. Setiap penetapan kawasan harus didasarkan pada kajian ilmiah dan analisis risiko degradasi yang menyeluruh.

“Perubahan fungsi hutan tidak boleh terlalu longgar, karena bisa mempercepat deforestasi dan melemahkan ketahanan ekosistem,” tambah Jaelani.

Sistem Data dan Ketersediaan Informasi

Revisi UU juga menitikberatkan pada pengembangan sistem data kehutanan yang akurat dan terintegrasi. Data digital serta transparansi informasi menjadi kunci dalam menghindari tumpang tindih izin, meminimalkan konflik, dan memastikan pengelolaan hutan yang efektif. DPR mendorong norma satu data kehutanan, yang akan mempermudah penyusunan rencana pengelolaan dan mitigasi perubahan iklim.

Pengaturan Ekonomi dan Lingkungan

Menurut Jaelani, revisi UU harus memberikan ruang bagi usaha masyarakat dalam bidang kehutanan, tanpa mengorbankan prinsip kelestarian lingkungan. Ia menekankan bahwa kepastian hukum, kewajiban rehabilitasi, serta tanggung jawab pemulihan lingkungan harus dijaga secara konsisten. Norma yang diusulkan juga diharapkan mengatur reklamasi lahan secara jelas, serta mencegah dampak negatif dari pemanfaatan hutan.