OJK Jabar Dorong Inovasi Keuangan Syariah untuk Tingkatkan Inklusivitas Masyarakat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat menekankan pentingnya pengembangan inovasi dalam sektor keuangan syariah, dengan tujuan meningkatkan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Strategi yang diusung mencakup beberapa aspek kunci, termasuk ekspansi fisik dan integrasi teknologi. Kebijakan ini bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperkuat keuangan syariah di tengah perubahan ekonomi.

Upaya Memperluas Jaringan Fisik dan Teknologi

Dalam acara Jabar Islamic Economic Forum (JIEF) ke-10 di Bandung, Sabtu, 12 April, Muhammad Ikhsan, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Jabar, menyampaikan bahwa memperluas jaringan kantor perbankan adalah langkah utama. Jaringan ini harus mampu mencapai masyarakat di pelosok wilayah Jawa Barat. Peningkatan akses fisik dianggap sebagai fondasi utama dalam mendorong inklusi keuangan.

“Masyarakat saat ini lebih memilih kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, perbankan syariah harus adaptif dengan menawarkan solusi digital yang inovatif,” ujar Ikhsan.

Ikhsan menambahkan, pemanfaatan teknologi informasi (IT) sangat penting untuk menjangkau kebutuhan masyarakat modern. Integrasi teknologi akan memudahkan transaksi dan informasi produk syariah, serta meningkatkan efisiensi layanan. Inovasi digital yang ramah pengguna dan mudah diakses menjadi faktor krusial dalam memperkuat keberlanjutan sektor tersebut.

Menekan Biaya untuk Meningkatkan Daya Saing

Salah satu inovasi yang ditekankan adalah pengurangan biaya layanan. Ikhsan menjelaskan bahwa biaya di perbankan syariah masih lebih tinggi dibandingkan sektor konvensional. Ini menjadi tantangan untuk menjadikan produk syariah lebih kompetitif dan menarik bagi masyarakat luas. Dengan menurunkan biaya, akses keuangan syariah diharapkan lebih terjangkau.

Peran Edukasi dan Diskusi dalam Inklusi Keuangan

Sebagai bagian dari strategi, OJK Jabar juga menekankan pentingnya edukasi. Acara seperti JIEF ke-10 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat berperan besar dalam memperkenalkan keuangan syariah kepada publik. Kesadaran dan pemahaman yang lebih luas akan meningkatkan literasi keuangan syariah, yang pada akhirnya mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif.

Kinerja Sektor dan Tantangan yang Dihadapi

Sampai Triwulan I 2026, sektor jasa keuangan di Jawa Barat menunjukkan ketahanan baik, meskipun menghadapi dinamika ekonomi global dan nasional. Namun, sektor perbankan masih didominasi oleh jenis konvensional, dengan pangsa pasar aset mencapai 90,30 persen (Rp953 triliun), dana pihak ketiga (DPK) 89,40 persen (Rp671 triliun), serta kredit 88,58 persen (Rp922 triliun). Sisanya menjadi ruang untuk pertumbuhan usaha syariah.

Per Januari 2026, total aset Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat mencapai Rp34,24 triliun, naik 4,92 persen secara tahunan. DPK kedua lembaga tersebut juga tumbuh 6,33 persen YoY menjadi Rp22,98 triliun. Meski demikian, rasio NPL gross BPR dan BPRS terus meningkat, dari 11,86 persen pada Januari 2025 menjadi 13,63 persen di Januari 2026. Laba perbankan syariah juga turun drastis, mencapai Rp4 miliar atau berkurang 85,34 persen dari Rp3 miliar di periode sama tahun sebelumnya.

OJK Jabar meminta pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk menyelaraskan produk dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan mempercepat inklusi keuangan serta melindungi konsumen dari praktik penipuan. Dengan inovasi dan kolaborasi yang lebih intens, OJK yakin sektor syariah bisa berkembang lebih pesat.

Simak selengkapnya! OJK Sulselbar berkolaborasi den