Rohingya Kecam Min Aung Hlaing, Sebut Kepresidenan Myanmar Tidak Sah

Dewan Nasional Rohingya Arakan (ARNC) menyatakan penolakan terhadap pengangkatan Min Aung Hlaing sebagai presiden Myanmar. Mereka menilai langkah ini sebagai upaya militer untuk memperkuat dominasi kekuasaan di bawah kerangka demokrasi. Pernyataan keras ini dikeluarkan dari Istanbul pada hari Minggu, 5 April 2026.

Proses Pemilihan Dianggap Tidak Sah

ARNC menegaskan bahwa pemerintahan baru Myanmar, yang memilih Min Aung Hlaing, tidak memiliki legitimasi yang memadai. Menurut mereka, parlemen yang menyetujui keputusan ini didominasi oleh anggota militer, sehingga prosesnya dinilai tidak demokratis. Min Aung Hlaing terpilih sebagai presiden ke-11 setelah memperoleh lebih dari separuh suara di antara 584 anggota dewan rakyat.

“Proses pengangkatan Min Aung Hlaing pada dasarnya tidak sah,” tulis ARNC dalam pernyataannya. Hal ini didasarkan pada dominasi kuat militer dalam struktur parlemen.

Parlemen Myanmar terdiri dari dua kamar, dengan total 664 kursi. Dewan Rakyat memiliki 440 kursi, sementara Majelis Persatuan menyumbang 224 kursi. Dalam pemilihan tersebut, Min Aung Hlaing menerima 429 suara, yang menunjukkan konsensus mayoritas di dewan rakyat yang dikuasai militer.

Kecaman ARNC juga mencakup tindakan kekejaman terhadap etnis Rohingya, seperti pembunuhan massal dan pengusiran paksa selama 2016–2017. Situasi ini menyebabkan krisis kemanusiaan besar-besaran. Selain itu, kelompok ini menyoroti upaya hukum internasional yang sedang berlangsung, termasuk proses di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan surat perintah penangkapan di bawah yurisdiksi universal oleh pengadilan di Argentina.

Konteks Konflik dan Kritik Internasional

Konflik di Myanmar berlangsung sejak kudeta militer pada Februari 2021. Pemilu yang dilaksanakan Junta militer pada April 2026 mendapat sorotan internasional karena dianggap tidak bebas dan adil. Pemilihan sebelumnya juga dikritik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta pengamat global, yang memperkuat keraguan terhadap keabsahan kekuasaan baru.

ASEAN, melalui Malaysia, mengecam serangan udara terhadap RS Mrauk-U di Rakhine yang menewaskan puluhan warga sipil. Serangan ini dianggap melanggar hukum internasional dan mengharuskan gencatan senjata. ARNC mendesak komunitas internasional untuk bertindak, termasuk menolak pengakuan terhadap kepresidenan Min Aung Hlaing, agar tekanan diplomatik dapat melemahkan legitimasi pemerintahan militer.

Seorang WNI, selebritas Instagram (selebgram) dengan inisial AP, ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember. Kejadian ini menjadi bagian dari situasi yang semakin memperburuk kondisi etnis Rohingya. Mereka berharap keadilan dapat ditegakkan bagi korban kekejaman, serta demokrasi Myanmar dapat dipulihkan melalui peningkatan tekanan terhadap junta militer.