BGN Kembali Menghentikan Sementara Ratusan SPPG di Jawa dan Timur RI untuk Pertahankan Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) kembali melakukan penangguhan terhadap ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa daerah di Jawa dan timur Indonesia. Tindakan ini bertujuan memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan. Langkah tegas BGN diambil untuk menjaga integritas layanan, dengan menangguhkan operasional sejumlah unit SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. Penangguhan terjadi di Wilayah II (Pulau Jawa) dan Wilayah III (bagian timur Indonesia), sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam pengawasan program.

Kontrol Kualitas dan Pengawasan Terus Diperketat

Dalam kurun waktu 6 hingga 10 April 2026, BGN mencatat penambahan 41 SPPG yang ditangguhkan. Perubahan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menjamin kualitas layanan, meski sebagian besar SPPG masih beroperasi dengan standar yang cukup baik. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Albertus Doni Dewantoro, mengungkapkan bahwa hingga hari Sabtu, 11 April 2026, jumlah SPPG yang dihentikan sementara terus meningkat. Di Pulau Jawa, total 362 unit SPPG telah diberi sanksi, termasuk sembilan yang ditindak pada Senin (6/4) karena ketiadaan pengawas gizi atau keuangan serta menu yang tidak memenuhi syarat.

“Penangguhan ini dilakukan untuk memastikan semua SPPG memenuhi standar higienitas dan manajemen operasional yang ketat,” kata Albertus Doni Dewantoro.

Di Jawa Timur, beberapa dapur masih dalam tahap renovasi yang belum selesai, memengaruhi proses distribusi makanan. Penindakan terhadap SPPG meningkat pada Rabu (8/4) hingga mencapai 15 unit, termasuk kasus dugaan gangguan pencernaan di Cimahi dan masalah organisasi di Kendal. Sementara itu, Kamis (9/4) melihat 14 SPPG ditangguhkan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Jakarta Selatan serta dugaan kejadian serupa di Bogor, Tasikmalaya, dan Bantul. Jumat (10/4), tiga SPPG ditindak karena renovasi yang belum rampung, serta menu tidak layak di Sampang, Madura.

Wilayah III Terima Penangguhan Serupa

Langkah serupa diterapkan di Wilayah III Indonesia, yang mencakup bagian timur negeri ini. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi Setiawan, mengatakan bahwa dari sekitar 4.300 SPPG di wilayah tersebut, 165 unit telah ditangguhkan. Penyebab utama adalah ketidakmampuan SPPG dalam mencapai persyaratan dasar, seperti kurangnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai. Kondisi ini berpotensi mencemari lingkungan dan kesehatan masyarakat, sehingga BGN memutuskan untuk melakukan penyesuaian.

“Kebijakan ini bukan hukuman, melainkan langkah korektif untuk menjaga kualitas program,” jelas Rudi Setiawan.

BGN menegaskan bahwa setiap SPPG yang ditangguhkan wajib melakukan perbaikan menyeluruh, termasuk meningkatkan fasilitas, manajemen, dan kualitas higienitas. Unit tersebut baru bisa kembali beroperasi setelah semua kekurangan diperbaiki dan standar terpenuhi. Di Kota Kediri, pemerintah setempat serius menerapkan program, dengan 44 dari 51 SPPG telah memiliki SLHS untuk memastikan kebersihan dan keamanan pangan.