DKP Sulbar Telusuri Lokasi Terminal CPO Pasangkayu untuk Perkuat Ekonomi Biru

Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat (DKP Sulbar) sedang memastikan lokasi pembangunan Terminal Crude Palm Oil (CPO) Pasangkayu di Desa Doda, Kabupaten Pasangkayu. Tujuan utamanya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi biru serta memperbaiki efisiensi distribusi logistik. Proyek ini bertujuan menata ruang laut berdasarkan zonasi yang telah ditentukan.

Pembangunan Terminal Sejalan dengan Kebijakan KKP

Kepala DKP Sulbar, Safaruddin Sanusi, menjelaskan bahwa terminal CPO akan menjadi fondasi penting dalam mengembangkan sektor ekonomi biru di Indonesia.

“Ini adalah langkah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan perlindungan lingkungan,”

katanya. Inisiatif tersebut selaras dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pembangunan terminal ini juga dirancang untuk menghindari konflik dengan kawasan konservasi dan melindungi area yang menjadi basis aktivitas nelayan tradisional. Safaruddin Sanusi menekankan perlunya studi mendalam agar lokasi yang dipilih sesuai dengan peruntukannya. Proses ini akan mengacu pada regulasi KKP terkait penataan ruang laut secara efektif.

Dampak Ekonomi dan Logistik yang Diharapkan

Terminal CPO di Desa Doda diperkirakan akan memberikan efek multiplier yang signifikan bagi masyarakat pesisir. Selain membuka peluang kerja baru, proyek ini diharapkan mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

“Dengan adanya terminal ini, distribusi hasil produksi sawit bisa dipercepat, mencakup pasar nasional maupun internasional,”

tandas Safaruddin. Hal ini berpotensi mengurangi biaya logistik secara nyata, sehingga meningkatkan daya saing produk lokal.

Pembangunan terminal tidak hanya menguatkan sistem logistik nasional, tetapi juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan. Prinsip ekonomi biru, yang mengandalkan sumber daya kelautan, menjadi dasar dalam menjamin kesehatan ekosistem laut. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga mempercepat pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan untuk memperkuat efisiensi logistik nasional.

Upaya Optimalisasi Potensi Wilayah Laut

Proyek serupa sedang digagas di beberapa daerah. Misalnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengajukan kawasan industri terintegrasi dengan Pelabuhan Pulau Baai agar dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Di Sumatera Selatan, dana Rp83 miliar dari Kementerian Perhubungan dialokasikan untuk membangun Pelabuhan Teluk Tapang, yang berharap memberikan peluang investasi dan hilirisasi sawit.

Dinas Kelautan dan Perikanan Papua juga menargetkan percepatan pembangunan pelabuhan perikanan skala besar di wilayah utara untuk optimalisasi potensi sumber daya perikanan. Keseluruhan inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan perlindungan lingkungan laut.