Peran Pakistan dalam Upaya Perdamaian Palestina

Dubes Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, menegaskan kembali komitmen negara itu terhadap solusi dua negara sebagai strategi utama dalam meredam konflik Palestina-Israel. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Sabtu (11/4/2026), dan menegaskan dukungan Pakistan terhadap hak rakyat Palestina.

Perbatasan dan Keadilan sebagai Prioritas

Chaudhri menyatakan bahwa perbatasan Palestina yang stabil, berdasarkan garis tahun 1967, sangat krusial untuk memperkuat kedaulatan negara itu. Ia menekankan bahwa solusi yang tidak adil akan menghambat proses perdamaian jangka panjang di wilayah Timur Tengah. Pakistan, sejak lama, menganggap isu Palestina sebagai inti dari kebijakan luar negerinya.

“Setiap penyelesaian yang tidak adil tidak akan membawa keseimbangan perdamaian,” kata Dubes Chaudhri dalam wawancara tersebut.

Partisipasi dalam Dewan Perdamaian

Sebagai bagian dari upaya mendukung isu Palestina, Pakistan bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), yang didirikan Presiden AS Donald Trump pada Januari 2026. Tujuan keanggotaan ini adalah memastikan semua langkah menuju perdamaian mengacu pada kemerdekaan Palestina dan penyelesaian dua negara. Indonesia juga menjadi anggota BoP, memperkuat kerja sama bilateral.

Perkembangan Relasi Indonesia-Pakistan

Kerja sama diplomatik antara Indonesia dan Pakistan sudah berlangsung sejak April 1950, dan kedua negara akan merayakan 75 tahun hubungan tersebut pada 2025. Keduanya juga memiliki sejarah bersama sebagai penggagas Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Sebagai anggota D-8, kemitraan ekonomi negara berkembang, mereka terus mempererat koneksi strategis.

D-8 dan Tema Kepemimpinan Indonesia

D-8 terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, serta Azerbaijan yang menjadi anggota baru pada Desember 2024. Indonesia memimpin D-8 untuk periode 2026-2027 dengan tema “Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama.”

Pernyataan Politik dan Kebudayaan

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, membenarkan bahwa BoP adalah langkah konkret yang selama ini diharapkan untuk mengawasi proses perdamaian Palestina. Ia menginginkan kehadiran anggota BoP mempercepat pencapaian kesepakatan adil. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB, New York, pada Senin (22/9/2025), sementara Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf mengapresiasi gencatan senjata Iran-AS serta berharap terwujud perjanjian permanen demi kepentingan umat manusia.

Keberlanjutan Dukungan Diplomatik

Sebagai bagian dari kebijakan luar negeri, Pakistan juga menggencarkan hubungan dengan warga negara Indonesia di Pakistan, terutama selama perayaan Idulfitri 1447 H. KBRI Islamabad menyoroti pentingnya silaturahmi untuk mempererat solidaritas regional. Di sisi lain, setelah kenaikan harga BBM, pemerintah Pakistan menyediakan transportasi umum secara gratis selama sebulan, dengan anggaran 350 juta rupee (sekitar Rp21,3 miliar).

Rencana Perdamaian dan Respons Global

Selama dua minggu, BoP akan menggelar upaya perdamaian Palestina, dengan peran aktif dari Iran dan Pakistan. Kedua negara memberikan respons positif terhadap rencana ini, menunjukkan komitmen untuk mengamankan hak-hak rakyat Palestina. Dubes Chaudhri menggarisbawahi bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam mendukung independensi Palestina.