Key Strategy: Satgas PRR Perbarui Data Huntara Demi Pemulihan Aceh Inklusif dan Merata
Satgas PRR Perbarui Data Huntara Demi Pemulihan Aceh Inklusif dan Merata
Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Pascabencana (PRR) terus melakukan pemutakhiran data terkait hunian sementara (huntara) di Aceh. Tujuan utama dari upaya ini adalah memastikan setiap penyintas bencana mendapatkan haknya secara adil. Proses penyesuaian data dianggap penting untuk mewujudkan pemulihan yang merata dan mencakup semua warga korban.
Menjamin Akurasi dan Kepatuhan Prinsip Inklusif
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, menyatakan bahwa perubahan data di lapangan adalah bagian dari usaha mencapai tingkat akurasi maksimal. Ia menegaskan bahwa hal ini tidak menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penanganan bencana, tetapi justru merupakan respons terhadap perubahan situasi yang terus terjadi.
“Perubahan data di lapangan bukanlah tanda ketidakkonsistenan. Sebaliknya, ini adalah langkah untuk memastikan pendataan selalu sesuai dengan kondisi aktual,” ujar Safrizal ZA.
Dinamika di lapangan, seperti kembalinya warga ke desa asal, menciptakan kebutuhan baru terhadap pembangunan huntara. Oleh karena itu, Satgas PRR membuka mekanisme pembaruan data melalui usulan dari pemerintah daerah. Pendekatan ini dirancang agar proses pendataan tetap responsif dan tidak terhambat oleh birokrasi.
Progres Pembangunan Huntara dan Dana Tunggu
Sejauh ini, Satgas PRR mencatat rencana pembangunan hunian sementara (huntap) di tiga provinsi terdampak mencapai 36.669 unit, dari mana 110 unit telah selesai dibangun. Di Aceh, 104 unit huntap telah rampung dari total 27.104 unit yang ditargetkan. Data per 10 Maret menunjukkan jumlah huntara yang selesai mencapai 14.725 unit, dengan tambahan 15.346 unit di tiga provinsi.
Selain mempercepat pembangunan huntara, Satgas PRR juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai alternatif bagi penyintas. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas, memungkinkan warga memilih antara hunian fisik atau bantuan dana berdasarkan kebutuhan masing-masing keluarga.
Komitmen pemerintah terhadap pemulihan Aceh berbasis inklusif terus diperkuat melalui sinkronisasi data yang berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah memastikan tidak ada warga yang terlewatkan dalam pemenuhan kebutuhan hunian sementara, sekaligus mempercepat proses pemulihan secara keseluruhan.