Ketimpangan Ekonomi Menjadi Fokus Utama di Musda Golkar Maluku Utara

Dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI Partai Golkar Maluku Utara, Gubernur Sherly Tjoanda mengungkapkan adanya ketimpangan ekonomi yang signifikan di wilayahnya, meski angka pertumbuhan ekonomi mencapai 34 persen. Permasalahan ini memicu pertanyaan tentang apakah kemajuan makroekonomi benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penyorotan Sherly terhadap ketimpangan ekonomi dilakukan di Ternate, Minggu. Meski provinsi ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, pemerataan manfaat kekayaan sumber daya alam belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menyebabkan keluhan masyarakat karena peningkatan ekonomi tidak merata, terutama di daerah-daerah yang kurang mendapat akses langsung dari hasil sumber daya alam.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa Maluku Utara memang dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, capaian ini belum berdampak pada kesejahteraan yang adil bagi seluruh penduduk, menciptakan jurang antara angka pertumbuhan dan realitas di lapangan.

Sherly juga menyoroti pemotongan anggaran yang signifikan di APBD. Pemangkasan terjadi pada Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), dengan total pengurangan mencapai Rp3,5 triliun di 10 kabupaten/kota serta tingkat provinsi. Dampak langsung dari hal ini adalah perlambatan program pembangunan, terutama infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang masih menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Oleh karena itu, kami berharap pada tahun 2027, DBH tidak lagi mengalami pemotongan,” harap Sherly. “Kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi agar Maluku Utara benar-benar menjadi daerah yang kaya dalam arti sesungguhnya.”

Dalam kesempatan yang sama, Sherly menyampaikan kekhawatiran terkait pengurangan tenaga kerja di beberapa kawasan industri. Untuk mengatasi tantangan ini, ia menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi industri sebagai strategi utama. Menurutnya, pemerintah pusat harus memberikan dukungan kuat untuk pengembangan industri turunan feronikel, seperti pabrik stainless steel, yang dapat membuka peluang kerja baru.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengingatkan kader untuk melaksanakan Musda secara tertib dan sesuai mekanisme organisasi. Ia juga menegaskan bahwa Golkar akan memasuki fase kepemimpinan baru dan berharap Musda VI menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas partai di daerah.

“Golkar punya target untuk meningkatkan jumlah kursi di DPRD. Kursi yang ada harus dipertahankan, dan kalau bisa ditambah tentu lebih baik,” kata Bahlil. Ia menekankan sinergi antara partai dengan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, guna mendukung kebijakan yang sejalan dengan kemajuan nasional.

Selain itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan LKPJ 2025, menyoroti **peningkatan ekonomi makro Sumut** yang positif, termasuk penurunan angka kemiskinan dan kenaikan IPM, memicu rasa penasaran akan detail capaiannya. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap adanya anomali pertumbuhan ekonomi Bangka Tengah, di mana kenaikan ekonomi tidak sejalan dengan penurunan kemiskinan dan p