Operasional 18 Dapur SPPG Papua Barat Suspend, BGN Tekankan Standar Kebersihan Pangan

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil keputusan untuk menetapkan penangguhan operasional 18 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Papua Barat. Penyebabnya adalah karena instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di beberapa dapur tersebut belum memenuhi standar yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan guna menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator BGN: Standar Kebersihan Harus Dipenuhi

Koordinator BGN Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, mengungkapkan bahwa komitmen lembaga ini adalah memastikan program MBG berjalan sesuai protokol kebersihan dan keamanan pangan yang ketat. “Seluruh dapur SPPG harus memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS,” jelas Erika dalam wawancara terkait kebijakan tersebut.

“Dapur SPPG yang statusnya di-suspend tidak dapat beroperasi, dan insentif yang seharusnya diberikan juga ditunda hingga mereka memenuhi standar yang ditetapkan,” tegas Erika.

BGN memberikan perpanjangan waktu bagi mitra pengelola dapur hingga 30 April 2026, sebelumnya berlaku hingga 31 Maret 2026. Tujuan perpanjangan ini adalah agar semua persyaratan dapat dipenuhi tanpa mengabaikan proses penilaian. Dapur yang tertunda operasionalnya terdistribusi di beberapa kabupaten, termasuk Manokwari, Kaimana, Fakfak, dan Teluk Bintuni.

Dalam wilayah Manokwari, tujuh dapur SPPG mengalami penangguhan, sedangkan Manokwari Selatan memiliki dua dapur yang statusnya dihentikan sementara. Di Kaimana, Fakfak, dan Teluk Bintuni, masing-masing tiga dapur terdampak. Namun, dua dari 18 dapur yang di-suspend telah menyelesaikan perbaikan IPAL dan kembali dalam proses pencabutan penangguhan.

Penangguhan operasional ini juga terkait dengan ketidakmemenuhan SLHS. Di wilayah Teluk Bintuni dan Manokwari, tiga dapur SPPG dihentikan karena belum memiliki sertifikat tersebut. BGN berharap mitra pengelola dapat segera memperbaiki kondisi ini untuk memulai kembali layanan gizi kepada masyarakat.

Pembangunan Dapur 3T dan Aktivasi Dapur Baru

Di tengah upaya perbaikan, BGN juga merencanakan penambahan tiga dapur SPPG baru di Papua Barat. Dua dapur sedang dalam proses aktivasi virtual akun di Kaimana, sementara satu dapur di Manokwari masih mencari tenaga ahli gizi. Selain itu, lembaga ini fokus pada pembangunan dapur SPPG di wilayah 3T, yaitu terpencil, terdepan, dan terluar.

Tenaga appraisal BGN akan melakukan evaluasi terhadap 10 lokasi di Kaimana dan satu lokasi di Teluk Bintuni sebelum memulai pembangunan. “Tim appraisal akan segera turun ke lokasi yang ditargetkan bulan ini,” tambah Erika, menegaskan komitmen BGN untuk menjangkau wilayah yang masih memerlukan bantuan.

BGN juga menyebutkan bahwa selain Papua Barat, sebanyak 45 SPPG di Sulawesi Tengah telah dihentikan sementara karena alasan serupa. Sementara itu, ratusan dapur SPPG di Jawa dan Timur Indonesia juga menjadi fokus perhatian lembaga tersebut untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga.