Wamenko Hukum Apresiasi Pengawasan DPR RI terhadap Kasus Kontroversial

Di Semarang, pada Sabtu, 11 April 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menyampaikan pujian terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengawasi berbagai kasus hukum yang memicu perdebatan publik. Ia menilai pengawasan ini menjadi bagian penting dari proses demokratisasi.

Peran DPR sebagai Mitra Penegakan Hukum

Otto Hasibuan menegaskan bahwa tindakan DPR dalam mengawasi perkara-perkara sensitif sudah tepat, terutama ketika berfokus pada isu yang menarik perhatian luas masyarakat. Menurutnya, fungsi pengawasan DPR sangat krusial untuk memastikan keadilan berjalan sesuai aturan. Komisi III DPR, khususnya, memegang peran kritis sebagai mitra kerja lembaga hukum.

“Pengawasan bertujuan untuk koreksi dan perbaikan, bukan mencampuri proses hukum secara tidak sah,” kata Otto Hasibuan.

Pernyataan tersebut disampaikannya setelah menghadiri acara pengangkatan advokat dan seminar nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Kota Semarang. Ia juga menyoroti perlunya membedakan antara pengawasan konstruktif dan intervensi yang berlebihan. Menurut Wamenko, perbedaan pandangan antara DPR dan aparat hukum justru mencerminkan sistem check and balance yang sehat.

Contoh Kasus yang Menjadi Sorotan

Komisi III DPR pernah aktif dalam menyoroti beberapa kasus hukum. Salah satunya adalah insiden korban pencurian di Sleman, yang sempat menimbulkan kontroversi setelah pelaku menabrak tersangka hingga meninggal. Kasus ini memicu diskusi tentang keadilan dan perlindungan korban. Selain itu, Komisi III juga meninjau kasus Amsal Sitepu, seorang konten kreator dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Amsal dituduh korupsi markup proyek video profil desa, namun akhirnya dibebaskan setelah didukung oleh DPR.

“Kasus seperti ini menunjukkan dampak nyata dari pengawasan DPR dalam proses hukum,” tutur Otto Hasibuan.

Wamenko menggarisbawahi bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada kolaborasi antara DPR dan lembaga aparat. Ia juga meminta publik memberi dukungan pada proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, serta menekankan komitmen Presiden Prabowo dalam memastikan keadilan.

Dalam rapat, Rikwanto, anggota Komisi III DPR, mengingatkan masyarakat agar tidak bersikap skeptis terhadap aparat penegak hukum. Puan, yang turut menyampaikan pandangan, menilai revisi sejarah penting untuk menguatkan budaya dan identitas bangsa. DPR juga terus memantau mekanisme penyadapan oleh Kejaksaan Agung, sebagai bagian dari upaya transparansi dalam sistem peradilan.