DPRD Banjarmasin Perjuangkan Ratusan Unit Program Bedah Rumah di Banjarmasin Barat

Kolaborasi Legislatif untuk Perbaikan Permukiman

Para anggota DPRD Banjarmasin menegaskan komitmen mereka untuk mengawal Program Bedah Rumah yang bertujuan memberikan rumah layak huni bagi ratusan warga kurang mampu di Banjarmasin Barat. Kerja sama ini dilakukan bersama DPRD Kalimantan Selatan, dengan anggota Deddy Sophian dan Suripno Sumas dari fraksi yang sama menjadi pendorong utama. Mereka berharap usulan perbaikan permukiman ini dapat dipercepat melalui persetujuan di tingkat provinsi.

Program Bedah Rumah ditujukan untuk memperbaiki kondisi hunian yang tidak memenuhi standar kesehatan di wilayah Banjarmasin Barat, yang dikenal sebagai daerah padat penduduk dengan banyak perkampungan lama. Upaya ini tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah kota, tetapi juga menerima dukungan keuangan dari pemerintah provinsi. Deddy Sophian mengatakan bahwa target rehabilitasi rumah mencapai 300 unit hingga 2026, dengan usulan awalnya disetujui sebanyak 250 unit.

“Kita harap Musrenbang provinsi dapat menyetujui usulan ini, agar ratusan keluarga yang membutuhkan dapat mendapatkan bantuan,” ujar Deddy Sophian.

Penyesuaian Anggaran untuk Kualitas Lebih Baik

Biaya per unit untuk program bedah rumah mengalami kenaikan. Tahun lalu, dana perbaikan per unit sekitar Rp20 juta, namun tahun ini rencananya naik ke Rp25 juta. Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas rehabilitasi. Suripno Sumas, anggota DPRD Kalsel, membenarkan bahwa surat usulan telah masuk dan program ini menjadi bagian dari kebijakan sosial provinsi.

Program Bedah Rumah dari Pemprov Kalsel mencakup perbaikan lantai, atap, dan dinding rumah. Selain itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan juga menyerahkan bantuan Bedah Rumah kepada warga Pulang Pisau, sebagai bagian dari program sosial yang telah merehabilitasi sembilan unit rumah.

Konsistensi Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup

Dalam kegiatan resesnya di Jl. Kuin Selatan, Deddy Sophian menyampaikan bahwa usulan untuk 300 unit bantuan rumah telah diajukan. Dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, program ini dianggap sebagai prioritas utama lantaran kondisi permukiman yang kurang memadai di wilayah itu. Tahun 2025, usulan berhasil memperoleh 100 unit, lalu ditambah beberapa unit dari dana kota.

Para legislator menegaskan bahwa kolaborasi antara DPRD Kota dan Provinsi sangat penting untuk mempercepat realisasi program. Suripno Sumas berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak luas, sehingga tidak ada lagi warga yang tinggal di rumah tidak layak. “Ini langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jangka panjang,” tutur Deddy Sophian.