Pemprov Sulteng Tingkatkan Pengendalian Disinformasi dengan Mengadopsi Model Klinik Hoaks Jatim

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan upaya penguatan manajemen informasi palsu dengan merujuk pada pengalaman Klinik Hoaks Jawa Timur. Langkah ini bertujuan menghasilkan data yang jelas dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebenaran berita. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Sulteng menunjukkan komitmen dalam menghadapi tantangan disinformasi di dunia maya.

Studi Tiru di Palu sebagai Bagian dari Strategi Kapasitas Kelembagaan

Studi tiru dilakukan di Palu, pada hari Minggu, 12 April, sebagai bagian dari peningkatan kapasitas institusi. Diskominfosantik Sulteng berharap memperoleh metode efektif dalam mengelola Klinik Hoaks. Tujuannya adalah menyediakan layanan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipercaya bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Sinergi dan kerja sama antardaerah sangat penting dalam mengatasi kompleksitas disinformasi,” ujar Wahyu Agus Pratama, Sekretaris Diskominfosantik Sulteng. Platform Klinik Hoaks diharapkan menjadi alat untuk mendukung kelembagaan daerah dan masyarakat dalam memeriksa kebenaran informasi.

Model Klinik Hoaks Berbasis Web yang Diterapkan di Jawa Timur

Perwakilan Diskominfo Jawa Timur, Martin, menjelaskan bahwa Klinik Hoaks merupakan aplikasi berbasis website. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengecek validitas informasi secara mandiri. Pengguna dapat membedakan apakah suatu berita termasuk hoaks, disinformasi, fakta, atau ujaran kebencian.

Peningkatan Literasi Digital sebagai Pendukung Ekosistem Informasi Sehat

Klinik Hoaks di Jawa Timur dikelola secara terpadu dengan tim verifikator yang berkompeten. Integrasi jaringan internet memastikan akses luas bagi masyarakat. Model ini dijadikan acuan untuk membangun sistem serupa di Sulteng. Pemprov Sulteng ingin menyediakan layanan informasi lebih baik dan menjaga kualitas ruang digital.

Strategi Kontra-Narasi Cepat di Lumajang untuk Membendung Hoaks

Pemerintah Kabupaten Lumajang meluncurkan strategi penanganan narasi cepat untuk menghadang penyebaran berita palsu terkait bencana Gunung Semeru. Tujuannya adalah mempertahankan ketenangan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Barat (Sulbar) juga gencar meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya hoaks dan kejahatan siber.

Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mencerdaskan Pengguna Ruang Digital

Diskominfo Sulbar berkomitmen memastikan ekosistem informasi tetap sehat dan akurat, terutama menjelang Sensus Ekonomi 2026. Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan evaluasi pelaksanaan PSO Pers di Kalimantan Utara. Tujuannya memastikan kualitas informasi publik hingga wilayah 3T.