Resiliensi APBN Indonesia Diuji di Tengah Gejolak Harga Energi Global

APBN Indonesia terus menunjukkan daya tahan meski terkena dampak dari volatilitas harga energi internasional. Namun, tekanan keuangan negara semakin dirasakan karena kenaikan harga bahan bakar minyak yang signifikan. Kebijakan fiskal harus diatur dengan hati-hati agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Resiliensi Teruji, Tapi Ada Batas

Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menegaskan bahwa APBN sedang menghadapi ujian. Jika harga minyak dunia stabil di atas 90 dolar AS per barel, pemerintah mungkin terpaksa memilih antara menambah utang atau meningkatkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk menjaga keseimbangan anggaran.

“Defisit anggaran berpotensi mendekati batas aman konstitusi 3,0 persen terhadap PDB jika harga minyak tidak segera turun atau BBM tidak direspons secara tepat,” kata Rahma Gafmi.

Sebagai referensi, target awal defisit APBN tahun 2026 adalah 2,68 persen dari PDB. Kenaikan 140 persen dalam defisit hingga Maret 2026, mencapai Rp240,1 triliun, menunjukkan dampak langsung dari gejolak eksternal. Pemerintah perlu beradaptasi cepat dengan perubahan kondisi global.

Strategi Kebijakan untuk Mengatasi Tekanan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimis defisit APBN 2026 bisa dipertahankan di bawah 3 persen, atau sekitar 2,9 persen terhadap PDB. Keyakinan ini didasarkan pada perhitungan yang memperhitungkan skenario harga minyak mencapai 100 dolar AS per barel selama sepanjang tahun.

“Kita memiliki bantalan fiskal yang cukup untuk menghadapi situasi darurat,” tambah Purbaya.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun. SAL ini akan disiapkan jika kondisi ekonomi memburuk dan langkah ekstra diperlukan. Selain itu, efisiensi belanja kementerian dan stabilitas harga BBM subsidi juga menjadi fokus utama.

Walau APBN masih kuat, risiko peningkatan defisit lebih cepat dari proyeksi awal perlu diawasi. Rahma Gafmi memperingatkan bahwa kewaspadaan terhadap dinamika anggaran menjadi prioritas, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global. Fluktuasi harga energi dan tekanan geopolitik memperkuat kebutuhan kebijakan fiskal yang fleksibel.

Kebijakan adaptif diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Jika kondisi geopolitik memburuk secara ekstrem, wacana tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mulai muncul sebagai alternatif untuk memperlebar ruang fiskal. Hal ini menunjukkan persiapan pemerintah menghadapi skenario terburuk.