72 Siswa Diduga Keracunan MBG di Jaktim, DPRD Desak Pengawasan Ketat

Insiden Keracunan yang Menyebabkan Perawatan 72 Anak

Sebanyak 72 siswa dari empat lembaga pendidikan di Jakarta Timur mengalami gangguan pencernaan setelah mengonsumsi makanan yang diberikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pondok Kelapa 2. Peristiwa ini menarik perhatian Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, yang mengatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan MBG harus ditingkatkan. Menurutnya, program ini yang bertujuan meningkatkan kesehatan anak-anak perlu diawasi secara serius untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi.

Khoirudin: Evaluasi dan Perbaikan Sistem Pengawasan

“DPRD DKI Jakarta memandang peristiwa ini sebagai hal yang perlu disikapi secara serius dan menyeluruh, terutama dalam memastikan standar keamanan pangan dalam setiap program pelayanan publik benar-benar terjaga,” ujarnya kepada Liputan6.com pada hari Minggu, 5 April 2026.

Khoirudin menekankan perlunya investigasi mendalam dan transparan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Ia berharap pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan serta respons yang cepat dalam mengatasi masalah di lapangan. “Yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh, disertai perbaikan sistem pengawasan dan standar operasional,” tegasnya.

Charles Honoris: SPPG Perlu Ditutup Permanen

“Sanksi berupa suspensi atau pembekuan sementara bagi SPPG Pondok Kelapa 2 sama sekali tidak cukup untuk menjawab seriusnya dampak yang ditimbulkan,” ungkap Charles kepada wartawan pada Minggu (5/4/2026).

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengusulkan penutupan permanen terhadap SPPG Pondok Kelapa 2 setelah insiden keracunan yang melibatkan empat sekolah. Menurutnya, tindakan ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan instrumen efek jera. “Penutupan permanen harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara agar tidak bermain-main dengan keselamatan rakyat,” jelasnya.

Charles menegaskan bahwa kegagalan dalam penerapan standar keamanan pangan dan pengawasan mutu perlu menjadi perhatian khusus. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit investigatif terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi makanan. “Negara tidak bisa hanya menunggu baru ada tindakan setelah korban berjatuhan,” tambahnya. Langkah ini diharapkan menjadi acuan nasional dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyedia layanan gizi.