BPKN Dukung Penuh Larangan Vape, Tegaskan Ancaman Kesehatan Masyarakat

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menegaskan sikap tegas terhadap rencana melarang penggunaan vape di Indonesia. Pernyataan ini muncul setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap adanya penggunaan rokok elektronik sebagai sarana konsumsi bahan berbahaya yang berpotensi merusak kesehatan. BPKN menilai larangan vape menjadi kebijakan penting untuk melindungi konsumen, terutama generasi muda.

Keterangan dari Ketua BPKN

Ketua BPKN, Mufti Mubarok, mengatakan bahwa vape kini tidak hanya dianggap sebagai alternatif rokok tradisional, tetapi juga berkembang menjadi produk yang rentan disalahgunakan. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap wacana pelarangan tersebut, sebab temuan BNN menunjukkan risiko serius terhadap masyarakat. “Temuan ini menjadi sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan,” ujarnya.

“Ini juga persoalan perlindungan konsumen dan masa depan generasi bangsa,” tambah Mufti Mubarok.

Pelarangan vape, menurut Mufti, diperlukan untuk mencegah kekhawatiran serius terhadap dampak negatifnya. Ia menyoroti bahwa peredaran vape yang tidak terkontrol membuka peluang besar bagi praktik ilegal. BPKN mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk memastikan kualitas kesehatan publik tetap terjaga.

Kontribusi dari Anggota DPR

Usulan pelarangan vape memicu perdebatan di DPR. Anggota dewan meminta kajian mendalam sebelum menentukan kebijakan. Komisi IX dan BNN sepakat meninjau wacana ini secara serius untuk melindungi remaja dari risiko kesehatan dan penyalahgunaan narkoba. Rudianto Lallo, anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, menilai rencana tersebut layak dimasukkan ke dalam RUU Narkotika.

Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mendukung kebijakan pelarangan vape sebagai upaya melindungi masyarakat. Ia menekankan bahwa produk ini sering dimanfaatkan oleh pengguna narkoba. “Negara tidak boleh kalah cepat dengan peredaran produk yang berpotensi merusak masyarakat,” tutur Mufti Mubarok.

BPKN mengingatkan perlindungan konsumen harus hadir secara nyata melalui kebijakan yang tegas. Sinergi antar lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan dan BNN, menjadi kunci utama untuk menindak tegas pelanggaran terkait penggunaan vape. Edukasi masyarakat tentang risiko produk ini juga sangat penting untuk mencegah penyebaran yang lebih luas.