Kemenkum Sumut Tingkatkan Akses Keadilan dengan Penguatan Posbankum

Dalam upaya memudahkan akses keadilan hukum bagi warga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara (Sumut) melakukan penguatan layanan Posbankum di tingkat kelurahan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan setiap masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih adil dan efisien.

Pelatihan dan Simulasi di Kelurahan Cinta Damai

Program perkuatan dilakukan di Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Dalam inisiatif ini, Kemenkum Sumut tidak hanya menambah fasilitas, tetapi juga memberikan pelatihan simulasi tentang prosedur pelaporan hukum. Tujuannya adalah menjamin pemahaman menyeluruh masyarakat agar dapat menggunakan layanan tersebut secara optimal.

Kepreseden ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan hukum, khususnya untuk warga yang membutuhkan bantuan,” kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Sumut, Kortini JM Sihotang.

Simulasi mencakup input lokasi, jenis kasus, serta data penerima layanan secara praktis. Dengan demikian, masyarakat diberi kesempatan untuk mengakses keadilan tanpa proses litigasi yang rumit. Penguatan ini juga diharapkan memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi layanan hukum di tingkat kelurahan.

Perluasan Jangkauan Layanan Hukum di Sumut

Kemenkum Sumut mencatat, hingga saat ini, 6.110 desa dan kelurahan di Sumut telah memiliki Posbankum. Angka ini mencerminkan komitmen kuat dalam memperluas akses hukum ke pelosok daerah. Posbankum diharapkan aktif membantu penyelesaian kasus ringan melalui mediasi, serta memberikan laporan berkala untuk evaluasi kualitas layanan.

Kolaborasi dengan Pemkab Deli Serdang

Beberapa wilayah lain seperti Deli Serdang juga terus berupaya mengoptimalkan fungsi Posbankum. Kemenkum Sumut bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk memperluas akses hukum secara merata. Selain itu, Kanwil Kemenkumham NTT dan Kalbar juga aktif dalam pendampingan Posbankum hingga tingkat desa.

Sekretaris Camat Medan Helvetia memberikan apresiasi atas dukungan Kemenkum Sumut. Menurutnya, Posbankum menjadi sarana vital bagi masyarakat rentan, karena memungkinkan akses keadilan yang lebih mudah tanpa harus melalui jalur pengadilan.

Hasil Nyata di Jakarta

Di Jakarta, seluruh 267 kelurahan kini resmi dilengkapi Posbankum. Ini membawa dampak signifikan dalam mendekatkan layanan hukum ke tingkat akar rumput. Program serupa juga dijalankan di Bantul, Yogyakarta, dengan keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum di 75 kelurahan.

Dengan inisiatif ini, pemerintah ingin memastikan setiap warga, termasuk yang kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum. Kemenkum Sumut terus mendorong pengembangan layanan tersebut sebagai bagian dari reformasi hukum yang inklusif.