Purbalingga Prioritaskan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas SDM dalam RKPD 2027

Pemkab Purbalingga telah menetapkan kebijakan utama untuk mendorong pengembangan ekonomi dan penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Strategi ini bertujuan menciptakan pembangunan yang merata serta memperkuat ketahanan sosial di wilayah tersebut. Perwakilan pemerintah daerah, seperti Bupati Fahmi Muhammad Hanif, menjelaskan arah kebijakan ini selama Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027, yang berlangsung di Pendopo Dipokusumo, Kamis (2/4).

Tema Utama Pembangunan 2027

Arah kebijakan Purbalingga 2027 mengusung tema “Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan.” Tema ini dirancang untuk mendukung pemerataan ekonomi dan stabilitas sosial. Prioritas utama pemerintah adalah memperbaiki akses ke fasilitas dasar, seperti jalan kabupaten, air bersih, dan sanitasi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Strategi Ekonomi Inklusif

Dalam bidang ekonomi, Pemkab Purbalingga menargetkan pertumbuhan yang lebih merata. Fokusnya melibatkan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, serta penguatan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pemimpin daerah juga mendorong modernisasi pertanian berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas. “Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” kata Bupati Fahmi Muhammad Hanif.

Penguatan SDM Melalui Pendidikan dan Kesehatan

Penyempurnaan SDM menjadi prioritas utama. Pemkab Purbalingga berupaya memperkuat sistem pendidikan, termasuk peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan mengembangkan akses layanan kesehatan. Salah satu inisiatif adalah program beasiswa vokasi untuk generasi muda, serta reformasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.

Kinerja Pembangunan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 menjadi fondasi penting bagi RKPD 2027. Capaian yang dicapai termasuk perbaikan jalan sepanjang 92,5 kilometer dan penanganan tebing sungai dengan anggaran puluhan miliar rupiah. Indikator makro menunjukkan hasil positif, seperti penurunan angka kemiskinan menjadi 12,55 persen dan pengangguran terbuka turun ke 4,83 persen. Dalam 2025, penurunan kemiskinan mencapai 1,63 persen, yang termasuk salah satu tertinggi di Jawa Tengah.

Partisipasi dan Tujuan Kebijakan

Musrenbang RKPD 2027 dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pimpinan DPRD, Forkopimda, perwakilan Pemprov Jawa Tengah, serta masyarakat dan pelaku usaha. Tujuan kebijakan ini adalah memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Kebijakan birokrasi yang lebih profesional juga dilakukan untuk mendukung keberhasilan ini.

“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,”

ujar Bupati Fahmi Muhammad Hanif dalam Musrenbang RKPD 2027.

Target Masa Depan

Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, menambahkan bahwa fokus ke depan adalah mengurangi risiko kemiskinan dengan menargetkan kelompok rentan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ekosistem digital, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh.