ASEAN sepakat percepatan kendalikan spesies invasif lewat AIM-ASEAN

Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) bersama Sekretariat ASEAN serta perwakilan dari Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Timor Leste memutuskan untuk menggarap proyek strategis bersama dalam mengatasi ancaman spesies asing invasif (IAS). Proyek ini diberi nama Accelerating IAS Management in ASEAN (AIM-ASEAN) dan bertujuan memperkuat kerja sama antar-negara, peningkatan biosekuriti, sistem pengawasan dini, kapasitas teknis, serta mekanisme pendanaan berkelanjutan.

Statistik menyentuh

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kemenhut, Satyawan Pudyatmoko, menyoroti bahwa spesies invasif telah berkontribusi pada 60 persen dari total kepunahan spesies global yang tercatat. Menurutnya, negara-negara kepulauan seperti Indonesia dan rekan-rekan ASEAN lainnya menghadapi risiko lebih besar karena wilayah mereka berfungsi sebagai benteng keanekaragaman hayati namun juga rentan terhadap masuknya spesies asing yang berkembang pesat.

“Kita tidak boleh hanya meninggalkan ruangan dengan gagasan, tetapi harus dengan cetak biru untuk aksi nyata,” ujar Satyawan. “Proyek AIM-ASEAN adalah bukti komitmen kita untuk melindungi warisan alam ASEAN demi generasi mendatang.”

Proyek ini dirancang setelah lokakarya bertajuk “Advancing the ASEAN Action Plan for Invasive Alien Species (IAS) Management: Aligning Regional Initiatives with the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF)” yang berlangsung selama tiga hari di Jakarta, 30 Maret hingga 1 April 2026. Acara tersebut berhasil menghasilkan roadmap untuk implementasi kerja sama regional.

Komponen utama proyek

Proyek AIM-ASEAN mencakup enam elemen utama, termasuk pembentukan Gugus Tugas IAS ASEAN, penetapan fokus nasional, serta harmonisasi kebijakan melalui dialog bersama. Selain itu, terdapat pengembangan Clearing House Mechanism IAS ASEAN, penyusunan Daftar Pantau (Watch List) regional, dan integrasi basis data nasional dengan standarisasi protokol penilaian risiko.

Dalam rangkaian diskusi, juga dibahas penguatan sistem biosekuriti, tindakan karantina, serta standarisasi protokol Deteksi Dini dan Respons Cepat (EDRR). Taman Nasional Komodo menjadi salah satu lokasi acuan penting dalam pengembangan model pengendalian yang bisa diterapkan ke kawasan lindung lainnya. Selain itu, pelatihan di bidang taksonomi, penilaian risiko, serta manajemen hama terpadu juga akan dilakukan secara regional.

Langkah ke depan

Proyek ini bertujuan mendukung pencapaian Target 6 dari Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KMGBF), yaitu mengurangi setidaknya 50 persen laju introduksi dan penyebaran spesies invasif prioritas hingga 2030. Satyawan Pudyatmoko menambahkan bahwa konektivitas antar-negara ASEAN melalui perdagangan, transportasi, dan pariwisata menjadi jalur utama masuknya spesies invasif. Namun, penanganan berbasis nasional dan sektoral hingga kini belum cukup untuk mengatasi ancaman lintas batas.

Strategi pembiayaan IAS ASEAN juga menjadi bagian dari proyek ini, dengan upaya memobilisasi dana dari publik, sektor swasta, dan mitra internasional. Fokus utama adalah mengembangkan pendekatan terpadu dalam pengelolaan keamanan hayati dan EDRR di lokasi kritis, termasuk daerah dengan keragaman hayati unik.