Respons Indonesia terhadap Investigasi Dagang AS

Pemerintah Indonesia sedang menyusun jawaban terhadap penyelidikan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat mengenai praktik perdagangan antara kedua negara. Pertemuan koordinasi dilakukan di kantor Kemenko Ekonomi pada hari Senin, 13 April 2026, di mana sejumlah menteri turut serta, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Neraca Perdagangan

Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dua poin utama dalam pembelaannya terhadap penyelidikan AS. Pertama, soal surplus neraca perdagangan yang terjadi dengan Amerika Serikat, serta kedua, dugaan praktik kerja paksa dalam sektor industri. “Surplus perdagangan ini tidak selalu menunjukkan ketimpangan, melainkan mencerminkan kebutuhan pasar Amerika yang tinggi terhadap produk Indonesia,” jelas Airlangga. Ia menegaskan bahwa Indonesia akan mengupas setiap komoditas secara terpisah untuk membuktikan bahwa surplus tersebut tidak mencerminkan ekspor berlebih.

“Sebagai contoh, seperti semen yang kita tidak pernah ekspor ke Amerika. Jadi, jawaban kita cukup jelas,” kata Airlangga.

Kerja Paksa

Dalam isu kerja paksa, Yassierli dari Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang tegas untuk mencegah praktik tersebut. “Regulasi yang ada di Indonesia sangat kuat dalam memastikan hak asasi manusia pekerja, dan kita tidak pernah menoleransi adanya kerja paksa dalam sistem produksi,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah siap menjelaskan kebijakan yang telah diterapkan terkait larangan ekspor produk yang menggunakan tenaga kerja paksa.

“Kita sudah konsolidasi cara merespons, dan dari Kemenaker, kita meninjau bagaimana kebijakan kita mengenai pelarangan impor dari negara-negara yang masih melibatkan forced labour,” tambah Yassierli.

Detail Investigasi AS

Pemerintah Amerika Serikat melakukan penyelidikan terhadap 60 negara mitra dagang terbesarnya, termasuk Indonesia. Investigasi ini mencakup berbagai aspek, seperti ekspor dan impor, serta praktik ketenagakerjaan. Selain Indonesia, negara-negara lain yang diselidiki adalah Australia, Kanada, Brasil, China, Uni Eropa, India, Jepang, Malaysia, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Thailand.

Pemerintah Indonesia berharap dapat memberikan jawaban resmi terhadap penyelidikan ini pada 15 April 2026. Budi Santoso menekankan bahwa respons tersebut akan segera disampaikan, dengan menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang menyebabkan ketimpangan neraca perdagangan. “ART (Agreement on Reciprocal Trade) menjadi alat penting dalam memperkuat hubungan dagang kita dengan AS,” kata Budi.