Mendagri: Dana Otsus dan Danais Harus Memberikan Manfaat Nyata

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa dana Otsus di Papua dan Aceh, serta Danais di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), harus secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Pernyataan ini disampaikan saat rapat kerja dan dengar pendapat (RDP) yang membahas pelaksanaan dana Otsus Papua, Otsus Aceh, serta keistimewaan DIY di Ruang Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

“Dana Otsus [kalau] betul-betul digunakan untuk kebutuhan yang nyata, akan sangat baik, karena kita bisa mengawasi dan mengontrol seluruh prosesnya,” ujar Tito.

Tito menyoroti peningkatan pencapaian di berbagai indikator makro pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran. Namun, ia menekankan bahwa tata kelola yang efektif tetap diperlukan agar dana tersebut dapat berjalan optimal.

Dalam upaya mempercepat pemanfaatan dana Otsus, Mendagri menyebut beberapa langkah strategis. Di Papua, perbaikan proses penyaluran dana dianjurkan sebagai fokus utama. Sementara di Aceh, penguatan kewenangan dan kelembagaan dinilai penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan.

Menurut Tito, pemerintah telah mengambil langkah untuk memastikan penyaluran dana Otsus berjalan tepat sasaran. Hal ini dilakukan melalui pendampingan oleh Kemendagri bersama Kemenkeu. “Kita membantu daerah Papua yang masih bergantung pada pusat, terutama karena keterlambatan akibat mekanisme administrasi,” tambahnya.

Khusus untuk DIY, Tito memuji praktik baik dalam pemanfaatan Danais yang menunjukkan penyerapan hampir 95 persen. Ini mencerminkan perencanaan, eksekusi, tata kelola, serta kualitas SDM yang baik. Contoh nyata seperti Teras Malioboro, becak listrik, dan program lumbung pangan yang menggunakan logo Danais, menurutnya, menjadi bukti transparansi dan efektivitas.

“Jogja bisa menjadi contoh bagaimana Dana Otsus, Dana Kekhususan, dan Danais benar-benar memberikan manfaat yang nyata serta terbuka,” tutur Tito.

Raker dan RDP yang dipimpin Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI, dihadiri oleh Wakil Mendagri, Ribka Haluk, Dirjen Otonomi Daerah, Cheka Virgowansyah, serta sejumlah pejabat lainnya. Diskusi ini bertujuan menggali strategi agar dana khusus ini dapat mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat.