Menteri PKP: 62.591 Rumah Subsidi Jabar Gerakkan Ekonomi Rp8 T

Bandung – Dalam kunjungan ke Kota Bandung, Senin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa penyelesaian 62.591 unit rumah subsidi di Jawa Barat pada tahun 2025 menjadi motor penggerak perekonomian dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp8 triliun.

Menurutnya, setiap unit rumah subsidi menyerap lima tenaga kerja langsung, sehingga total pekerja yang terlibat mencapai sekitar 300 ribu di seluruh provinsi tersebut dalam setahun. “Satu rumah ada lima yang bekerja, berarti 5 kali 60 ribu sekitar 300 ribu tukang bekerja di Jawa Barat,” ujarnya.

Sektor Perumahan Gerakkan Ekosistem Ekonomi

Maruarar menekankan bahwa sektor perumahan mendorong rantai ekonomi yang luas, termasuk toko material bangunan, warung kecil, pengemudi truk, hingga industri bahan konstruksi yang meliputi minimal 180 jenis produk.

“Sektor perumahan juga menggerakkan ekosistem ekonomi yang luas, mulai dari warung kecil, sopir truk, toko material bangunan, hingga industri bahan bangunan yang mencakup sedikitnya 180 jenis material,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyoroti penguatan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan di Kabupaten Bandung, yang dinilai menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kualitas hunian serta mengurangi praktik rentenir.

“Program yang digagas Presiden Prabowo ini memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau merenovasi rumah,” jelasnya.

Menurut Maruarar, skema KUR memungkinkan penggunaan pinjaman hingga Rp100 juta tanpa jaminan dengan bunga rendah sebesar 0,5 persen per bulan atau sekitar 6 persen per tahun. Ia menyoroti bahwa bunga pinjaman rentenir di beberapa daerah mencapai 20 persen per bulan, yang setara dengan 200 persen per tahun.

“KUR ini hanya 0,5 persen per bulan. Berikan kemudahan ini agar rakyat tidak lagi terjebak oleh rentenir,” tambahnya.

Lebih lanjut, pemerintah menghapus persyaratan SLIK OJK (BI Checking) untuk pinjaman kecil di bawah Rp1 juta guna mempercepat proses pembiayaan bagi masyarakat.

Maruarar optimis potensi penggunaan KUR perumahan di Kabupaten Bandung sangat besar, mengingat tingginya jumlah penduduk, pelaku usaha, dan kebutuhan akan hunian. Ia mendorong kerja sama antara pemerintah daerah, perbankan, serta pihak-pihak terkait dalam mendorong implementasi program tersebut.

“Jangan kalah dari daerah lain. Program ini harus segera dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah berharap KUR perumahan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan angka kemiskinan dan pembuatan lapangan kerja dari program bedah rumah.