Anak Buah Paloh Bantah Merger NasDem-Gerindra: Tawarkan Blok Politik

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyangkal penggunaan istilah “penggabungan” atau “merger” dalam konteks kolaborasi antara NasDem dan Gerindra, seperti yang disebutkan dalam laporan Majalah Tempo yang terbit Minggu (12/4). Menurutnya, Surya Paloh, Ketua Umum NasDem, justru menawarkan konsep blok politik. Willy mengkritik istilah “merger” karena dianggap kurang tepat, dengan menyebut bahwa pembuat istilah tersebut “miskin literatur politik.”

“Lihat apa sih referensi kita. Pak Surya tuh orang yang concern terhadap situasi politik kita. Apa referensi kita berpolitik? Itu Political Block. Ini orang yang membahas ini miskin, saya katakan, miskin literatur politiknya. Maka dia pakai istilah merger,” ujar Willy di kompleks parlemen, Senin (13/4).

Willy menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia, istilah “koalisi” lebih tepat digunakan, sementara “blok politik” merujuk pada kerja sama yang menggabungkan visi dan cita-cita partai menjadi satu arus. “Pemerintahan koalisi itu dikenal di dalam parlementer. Nih, baca, iqra’ makanya. Nah, apa yang ditawarkan oleh seorang Surya Paloh adalah Political Block. Blok politik, bukan merger,” tambahnya.

Dalam sejarah politik Indonesia, Willy mencontohkan bahwa pembentukan blok politik sudah dikenal sejak dulu. Contohnya, Front Nasional yang dibuat Bung Karno melalui dekritnya, serta Golkar yang terbentuk dari Sekretariat Bersama tiga organisasi, Kosogor, Soksi, dan MKGR. “Jadi orang-orang nggak paham bagaimana politik bekerja. Dia mensimplifikasi, mendiskreditkan, sehingga dia menafsirkan semena-mena aja gitu,” imbuhnya.

Senada dengan Willy, Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa menilai bahwa hingga kini belum ada diskusi serius mengenai wacana penggabungan partai. “Kita bahkan belum, belum ada hal yang khusus terkait dengan fusi itu. Dan saya yakin di apa tempat lain juga sama,” ujarnya di kompleks parlemen.

“Karena kita sekarang masih fokus mengonsolidasikan apa internal kita,” tambah Saan.

Saan juga menyebutkan kaget terhadap wacana merger yang diangkat Majalah Tempo. Ia tidak tahu secara pasti tentang pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Prabowo Subianto yang membahas isu tersebut. “Secara persis saya enggak paham ya karena kan kalaupun terjadi pertemuan saya kan enggak ikut. Apa agendanya saja kan tidak tahu,” katanya.

Namun, Saan menilai bahwa wacana mengenai fusi partai adalah hal yang lumrah, terutama mengingat Indonesia pernah mengalami fase penggabungan partai di masa awal pemerintahan Orde Baru tahun 1973. “Dan sekali lagi ide gagasan wacana terkait dengan fusi itu hal yang biasa sebagai sebuah wacana, sebagai sebuah ide, sebagai sebuah gagasan. Tinggal nanti bagaimana ketika dikontekstualisasikannya, banyak hal yang perlu dipikirkan,” ujarnya.