PBB Minta Lebanon dan Israel Perkuat Diplomasi untuk Meredam Perang

Di Washington, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengajak Israel dan Lebanon untuk memperkuat upaya diplomasi guna mengakhiri ketegangan. Pernyataan ini dikeluarkan menjelang negosiasi tidak langsung akan diadakan di kota tersebut pada Selasa (14/4). Dujarric menekankan pentingnya memanfaatkan semua jalur diplomatik yang tersedia untuk segera mencapai gencatan senjata dan menyelesaikan kesepakatan yang masih menunggu pelaksanaan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) Nomor 1701.

“Kami mendorong kedua pihak untuk memanfaatkan seluruh jalur diplomatik yang ada guna mengakhiri permusuhan dan menyelesaikan ketentuan yang tertunda,” ujar Dujarric kepada wartawan.

Konflik antara Israel dan Lebanon yang berlangsung sejak awal Maret ini telah menyebabkan lebih dari 2.000 korban jiwa dan sedikitnya 1 juta warga mengungsi. Perang gabungan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang dimulai 28 Februari lalu memicu serangan Israel ke Lebanon, memperparah ketegangan antara kedua negara.

Setelah gencatan senjata yang dimediasi Pakistan, kedua pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan perdamaian. Dujarric menambahkan bahwa Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, terus memainkan peran sebagai “penengah” dalam mendukung proses meredam perang dan mencapai solusi politik yang berkelanjutan.

Di lapangan, Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) masih menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya. Operasi mereka bertujuan mencegah eskalasi konflik, melindungi warga sipil, dan memastikan akses kemanusiaan sejauh mungkin. Dujarric menyebutkan bahwa tentara Israel sempat menghambat konvoi UNIFIL di Shama, tetapi operasi bisa terus berjalan setelah beberapa menit.

“Di tempat lain, pasukan Israel melepaskan tembakan peringatan di atas posisi UNIFIL di At Tiri, setelah dua insiden sehari sebelumnya ketika tank menabrak kendaraan UNIFIL di dekat Shama,” tambah Dujarric.

Dujarric juga mengingatkan semua pihak untuk tetap menjunjung kewajiban melindungi pasukan penjaga perdamaian PBB. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses negosiasi dan mencegah kerusakan lebih lanjut di wilayah yang sedang berperang.