Khofifah tekankan perencanaan presisi demi kesejahteraan inklusif

Surabaya, Selasa – Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Surabaya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa acara tersebut bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan kesempatan strategis untuk memastikan arah pengembangan provinsi lebih tepat sasaran, menyentuh semua lapisan masyarakat, dan memiliki dampak nyata.

Integrasi pembangunan nasional

Khofifah menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. “Kebijakan yang diambil harus selaras dengan prioritas nasional sekaligus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” katanya.

“Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Khofifah.

Kolaborasi untuk data akurat

Dalam kerangka Nawa Bhakti Satya Jatim Sejahtera, Pemprov Jatim berfokus pada percepatan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan melalui pendekatan kolaboratif. Khofifah menekankan peran pentahelix dalam memastikan data menjadi dasar pengambilan keputusan. “Kolaborasi ini mendorong sinkronisasi sektor, percepatan inovasi, serta kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan,” tuturnya.

Progres kesehatan dan ekonomi

Dalam bidang kesehatan, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Timur per 1 April 2026 mencapai 97,71 persen atau sekitar 41,13 juta jiwa dari total 42,3 juta penduduk. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga menunjukkan hasil positif, dengan peningkatan kualitas layanan yang dominan di kelompok usia 40–59 tahun.

Di sektor ekonomi, Pemprov Jawa Timur memperhatikan ketimpangan antar wilayah. Wilayah utara menyumbang 54,57 persen, sementara selatan dan Madura masing-masing 20,53 persen serta 3,81 persen. “Pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) diharapkan mengurangi kesenjangan antar wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya. Saat ini, progres Pansela telah mencapai 390,84 kilometer atau 62,2 persen dari total 628,39 kilometer.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat dukungan luas, dengan 8,58 juta penerima manfaat melalui 4.235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ribuan tenaga profesional turut terlibat, serta penjaminan kualitas layanan melalui sertifikasi higienitas.

Peran koperasi desa dalam ekonomi lokal

Di bidang ekonomi desa, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah membentuk 8.494 koperasi atau 100 persen kelembagaan. Mayoritas koperasi baru bergerak di bidang usaha sembako. “Penguatan kapasitas SDM, akses permodalan, dan ekosistem kerja sama akan menjadi kunci keberlanjutan program ini,” ujar Khofifah.

Pendidikan dan masa depan Indonesia

Bagian pendidikan juga menjadi sorotan. Jawa Timur mencatat kontribusi terbesar secara nasional dalam Program Sekolah Rakyat (SR), dengan 26 unit atau sekitar 15 persen dari total nasional, melibatkan 2.450 siswa. “Sinergi pembiayaan dan penajaman tujuan akan mendorong kualitas pendidikan keagamaan menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Komitmen melalui kolaborasi

Sebagai bentuk keseriusan, berbagai pihak dari sektor berbeda menandatangani Berita Acara Musrenbang RKPD 2027. Tindakan ini mencerminkan komitmen bersama dalam membangun kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.