APTI Minta Pemerintah Batalkan Pembatasan Tar dan Nikotin Tembakau

Kabupaten Temanggung menjadi salah satu daerah yang memperhatikan dampak kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian tembakau. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengusulkan agar pemerintah menghentikan rencana pembatasan kadar tar dan nikotin dalam produk rokok, yang menurut mereka berpotensi merusak industri pertanian tembakau nasional.

Ketua APTI: Kebijakan Tidak Sesuai Kondisi Riil

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APTI, Agus Parmuji, menjelaskan bahwa aturan pembatasan tar maksimal 10 miligram dan nikotin 1 miligram tidak memperhatikan kondisi riil pertembakauan di Indonesia. “Jika kebijakan ini diberlakukan, sentra tembakau di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta Jawa Barat akan terganggu. Petani tidak bisa lagi memproduksi sesuai karakter tembakau yang ada,” ujarnya di Bumi Makukuhan, Kecamatan Bulu.

“Kami mengetuk hati Presiden agar melihat langsung dampaknya. Ini bukan hanya soal tembakau, tapi juga ekonomi, tenaga kerja, dan budaya,” tambahnya.

APTI juga menyoroti kenaikan impor tembakau yang dinilai sudah melebihi batas wajar. Saat ini, impor mencapai lebih dari 140 ribu ton, sementara produksi dalam negeri sekitar 200 ribu ton. “Jika impor melebihi 50 persen, ini seperti bentuk penjajahan ekonomi. Harus segera dibatasi,” tegasnya.

Bupati Temanggung: Kebijakan Ancam Kehidupan Petani

Bupati Temanggung, Agus Setyawan, menyampaikan dukungan terhadap penolakan APTI terhadap rencana pembatasan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini berisiko menghancurkan mata pencaharian para petani. “Kadar tar dan nikotin tembakau Temanggung memang di atas ketentuan yang sedang dibahas. Jika diterapkan, ekonomi daerah akan terganggu,” ujarnya.

Pemkab Temanggung telah mengirimkan surat resmi ke kementerian terkait untuk meminta evaluasi ulang terhadap rancangan peraturan tersebut. “Kami berharap pabrik bisa kembali membeli langsung tembakau Temanggung agar pasar kembali aktif,” harapnya.

APTI menekankan perlunya pemerintah pusat tetap mempertimbangkan kelangsungan sektor pertanian tembakau, termasuk di Kabupaten Temanggung yang menjadi penopang ekonomi lokal. Kebijakan ini dianggap berpotensi mengancam keberlanjutan usaha pertaniannya.