Pemkab Bogor Limpahkan Kasus Jual Beli Jabatan 4 ASN ke Polisi

Kabupaten Bogor, 11 Maret 2026

Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah menyerahkan dugaan kasus korupsi terkait praktik jual beli jabatan yang melibatkan empat aparatur sipil negara (ASN) kepada lembaga penegak hukum untuk diteliti lebih lanjut. Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, Arif Rahman, mengungkapkan bahwa tindakan ini dilakukan setelah investigasi audit menemukan bukti adanya transaksi antar empat Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan indikasi transaksi di antara empat PNS. Oleh karena itu, kasus ini sudah kami serahkan kepada aparat penegak hukum,” jelas Arif.

Proses audit investigasi dimulai pada 11 Maret 2026 melalui beberapa tahapan, termasuk pengumpulan data, pemeriksaan dokumen, serta konfirmasi dan klarifikasi terhadap para pihak terkait. Selama investigasi, Inspektorat telah mengambil keterangan dari 24 pegawai, mulai dari pejabat eselon II hingga staf pelaksana. Namun, tidak ada bukti terbukti bahwa aliran uang dialirkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Tim Penilai Kinerja (TPK), atau pihak lain yang berperan dalam penentuan jabatan.

“Tidak ada bukti aliran uang kepada BKPSDM, TPK, atau pihak terkait lainnya. Transaksi hanya terjadi antar empat PNS yang bersangkutan, berdasarkan bukti transfer dan rekening koran,” tambah Arif.

Arif menegaskan bahwa klarifikasi kepada para pihak bukanlah bukti pasti keterlibatan, tetapi bagian dari upaya mengumpulkan data yang lebih rinci untuk mengungkap fakta secara lengkap. Ia menyoroti perlunya ketelitian dalam proses audit agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi, baik melalui sanksi administratif maupun jalur pidana.

Kasus ini berawal dari tindakan oknum ASN yang menawarkan posisi jabatan struktural kepada pegawai sejak tahun 2022, dengan imbalan uang yang dibayarkan bertahap. Sementara itu, Inspektorat masih terus memperkaya data dan keterangan guna memastikan validitas temuan sebelum menentukan langkah lanjutan.