Dishut Kalsel Bentuk Tim Awasi Pembukaan Lahan untuk Cegah Karhutla

Banjarbaru – Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Kalsel) telah membentuk tim pengawasan khusus untuk memastikan pembukaan lahan tidak dilakukan dengan metode pembakaran. Langkah ini diambil sebagai upaya mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau 2026. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSDAE) Dishut Kalsel, Rudiono Herlambang, menjelaskan bahwa tim ini melibatkan beberapa unit seperti Tahura Sultan Adam, KPH Kayu Tangi, dan KPH Tanah Laut, yang disepakati dalam rapat khusus mengenai penanganan karhutla.

Tugas Tim dan Area Prioritas

Rudiono mengatakan tim akan bertugas mengawasi aktivitas penggundulan lahan secara rutin di wilayah rawan. Tujuannya adalah mencegah praktik pembakaran yang bisa memicu api di hutan. Ia menekankan bahwa fokus pengawasan terutama pada area yang rentan, seperti Hutan Lindung Liang Anggang dan sekitar Ring 1 Bandara, karena potensi kebakaran di sana lebih tinggi akibat kondisi lahan dan intervensi manusia.

“Tim yang dibentuk akan melakukan patroli langsung dan pengawasan terhadap pembukaan lahan, agar tidak ada kegiatan bakar-bakar yang bisa berujung pada kebakaran,” ujar Rudiono.

Penyusunan SOP dan Sistem Komunikasi

Para pihak juga sepakat menyusun standar operasional prosedur (SOP) serta memperkuat sistem komunikasi cepat tanggap melalui grup koordinasi lintas wilayah. Hal ini bertujuan agar respons penanganan karhutla bisa lebih efektif jika ditemukan tanda-tanda api di lapangan. “Kesiapsiagaan perlu dilakukan dini, karena musim kemarau diperkirakan mulai Mei hingga mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai Oktober,” tambahnya.

Penyiapan Sarana dan Personel

Persiapan menyangkut sarana pengendalian karhutla seperti selang, mesin pompa air, dan alat pemadam sudah dipastikan dalam kondisi siap digunakan. Selain itu, kesiapan petugas lapangan juga menjadi prioritas, karena mereka dianggap sebagai ujung tombak dalam pencegahan dan penanganan kebakaran. Rudiono menegaskan bahwa keberhasilan upaya ini bergantung pada sinergi antar-instansi, pengawasan aktif, serta kesiapan alat dan tenaga.

Kolaborasi dengan BPBD

Dalam kesempatan tersebut, Rudiono juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memastikan tindakan pengendalian karhutla terpadu. “Dengan koordinasi lintas sektor, kita bisa mempercepat respons dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan serta masyarakat,” pungkasnya.