New Policy: Ibas dorong kedaulatan informasi digital lewat kolaborasi multipihak
Ibas Dorong Kedaulatan Informasi Digital Melalui Kerja Sama Antar Sektor
Jakarta – Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah, media, dan pemilik platform digital dalam membangun ekosistem informasi yang berkualitas. Ia mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki akses pada berita yang jujur, seimbang, dan relevan akan tumbuh secara optimal. “Dengan informasi yang tepat, adil, serta objektif, generasi muda bisa memperoleh pemahaman yang sehat dan mendorong perkembangan sosial yang positif,” ujarnya dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Tantangan Disinformasi dan Kebutuhan Standar Kualitas
Melihat meluasnya penyebaran berita palsu di berbagai media digital, Ibas menilai perlu langkah-langkah nyata untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi. Menurutnya, tantangan ini tidak bisa diatasi secara mandiri. “Diperlukan standar kualitas informasi yang lebih ketat, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama,” tambahnya. Ia menekankan bahwa tingkat literasi digital masyarakat juga sangat berperan dalam membedakan fakta dan opini.
“Demokrasi memberikan kebebasan bersuara, tapi tetap harus ada keseimbangan agar informasi yang disampaikan tidak bias,” katanya.
Ibas juga menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung kedaulatan digital, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, selain pembangunan infrastruktur, regulasi yang lebih ramah dan protektif bagi generasi muda perlu diperkuat. “Kita harus menciptakan lingkungan digital yang sehat, baik dari segi regulasi maupun ekosistemnya,” terangnya.
Menurut Ibas, Indonesia telah memiliki kerangka hukum digital, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski masih menjadi bahan perdebatan, UU tersebut memiliki peran penting dalam mengatur ruang digital. Ia juga mengingatkan bahwa jurnalis di era digital kerap menghadapi tekanan atau intimidasi saat menjalankan tugas, sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga kebebasan pers.