Kasatgas PRR minta pemda percepat pendataan dan klasifikasi huntap

Jakarta, Jumat — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga memimpin Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pasca-bencana Sumatera, meminta pemerintah daerah di wilayah yang terkena dampak bencana mempercepat pengumpulan data serta klasifikasi hunian tetap (huntap). Menurut Tito, kecepatan dan ketepatan informasi menjadi faktor utama dalam menentukan rencana pembangunan huntap yang efisien bagi warga terdampak. Ia menetapkan tenggat waktu satu minggu untuk menyelesaikan pendataan secara akurat.

Tiga Klasifikasi Hunian Tetap (Huntap)

Tito menjelaskan bahwa huntap dibagi menjadi tiga kategori: insitu (bangunan tetap di lokasi asal), eksitu (pindah ke lokasi baru yang dipilih secara mandiri), serta eksitu terpusat/komunal (berupa kompleks perumahan bersama). Data hasil survei ini akan digunakan sebagai dasar dalam memilih skema pembangunan yang tepat, menurutnya.

“Saya beri batas waktu hingga Rabu depan. Selain itu, BPS dan BNPB juga turun langsung. Saya juga menyediakan tim dari Satgas PRR untuk membantu tiga provinsi terdampak. Saya minta gubernur memberi dorongan kepada bupati dan wali kota agar pendataan dilakukan dengan cepat,” ujar Tito.

Jumlah Usulan Pembangunan Huntap

Dari laporan sementara, usulan pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 39.021 unit. Aceh menyumbang 28.876 unit, Sumatera Utara 7.321 unit, dan Sumatera Barat 2.824 unit. Namun, data ini masih perlu diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum diimplementasikan.

“Dari 39.000 unit, BPS akan memeriksa apakah bangunan rusak berat, hilang, atau layak huni. Baru setelah itu, BNPB dan Menteri PKP bisa melanjutkan eksekusi pembangunan,” tambahnya.

Pemerintah dan Pihak Lainnya

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditunjuk sebagai pelaksana utama proyek huntap. Selain itu, pihak lain seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, Polri, dan Kemenko Polkam turut memberikan dukungan. Tito menegaskan bahwa daerah yang sudah siap data akan diprioritaskan dalam pembangunan.