Utang Negara dan Ujian Kepercayaan Publik

Jakarta – Kebijakan fiskal pada dasarnya adalah seni memilih dalam keterbatasan. Setiap rupiah yang digunakan oleh pemerintah memiliki dampak: siapa yang mendapat manfaat saat ini, dan siapa yang menghadapi beban di masa mendatang. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara, termasuk Indonesia, mengandalkan utang dengan bunga rendah untuk mengatasi keputusan sulit. Namun, perubahan global terbaru menandai berakhirnya masa di mana utang bisa diakses secara mudah.

Perubahan Pasca-Pandemi

Ketika pandemi melanda pada 2020, pemerintah menghadapi tantangan besar: ekonomi menurun, pendapatan negara berkurang, dan kebutuhan pengeluaran meningkat tajam untuk sektor kesehatan dan sosial. Defisit anggaran melonjak hingga lebih dari 6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara rasio utang melebihi 40 persen PDB. Langkah ini wajib diambil, karena tanpa peningkatan pengeluaran, risiko krisis ekonomi akan lebih besar.

Seiring pemulihan ekonomi, dunia tidak kembali ke kondisi sebelumnya. Suku bunga global melonjak sebagai respons inflasi, sehingga biaya memperoleh utang juga naik. Indonesia yang sebelumnya bisa menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan imbal hasil rendah kini terpaksa menawarkan yield lebih tinggi. Dalam praktiknya, ini berarti beban bunga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus bertambah.

Struktur Keuangan yang Terbatas

Data menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang mencapai lebih dari Rp500 triliun per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 15–20 persen total pengeluaran pemerintah, atau hampir dua kali anggaran kesehatan nasional. Dengan kata lain, sebagian besar ruang fiskal digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan masa lalu, bukan untuk layanan langsung kepada masyarakat.

Kebutuhan belanja negara justru terus meningkat. Indonesia harus mengalokasikan dana untuk transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, transisi energi, dan penguatan perlindungan sosial. Di sisi lain, rasio pendapatan pajak masih kisaran 10–11 persen PDB, yang lebih rendah dibandingkan negara-negara berkembang serupa. Ketidakseimbangan ini menciptakan tekanan struktural pada kebijakan fiskal.

Trade-Off yang Membayangi

Masyarakat menginginkan layanan publik berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, tidak selalu bersedia membayar pajak yang lebih tinggi. Pemerintah terjebak dalam dilema: meningkatkan pajak bisa menghambat pertumbuhan dan menimbulkan keberatan politik, sementara mempertahankan belanja tanpa tambahan pendapatan akan memperburuk utang.

Kondisi ini mirip dengan negara-negara lain, tetapi Indonesia memiliki ruang fiskal yang lebih sempit. Negara maju mungkin bisa menjaga rasio utang di atas 100 persen PDB berkat pasar keuangan yang matang dan cadangan mata uang global. Indonesia tidak memiliki keuntungan serupa. Stabilitas fiskal menjadi faktor penting untuk mempertahankan kepercayaan investor dan menghindari krisis di pasar keuangan.

Utang tinggi juga berdampak luas pada ekonomi. Ketika pemerintah menyerap dana besar dari pasar keuangan, biaya pinjaman untuk sektor swasta bisa meningkat. Hal ini berpotensi melambatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, fleksibilitas negara dalam merespons krisis masa depan, seperti guncangan global, bencana alam, atau gejolak geopolitik, menjadi lebih terbatas.