Mendagri Tito Apresiasi Program Bedah Rumah di Papua

Rapat Persiapan Pembangunan Rumah Layak Huni di Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, kondisi perumahan di Papua masih menghadapi tantangan yang signifikan. Ia menyoroti bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki tempat tinggal yang memadai atau masih menghuni rumah yang tidak layak. Tito mengapresiasi upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang memulai program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah tersebut.

“Program yang diinisiasi Pak Menteri PKP ini luar biasa, baik dalam bentuk subsidi maupun peningkatan kualitas hunian. Terutama untuk RTLH, ada alokasi minimal 21.000 unit rumah yang ditujukan untuk Papua,” kata Tito.

Tito menegaskan bahwa program ini merupakan langkah besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia mengakui bahwa keberhasilan pengerjaan skala besar seperti ini tidak mungkin tercapai hanya dengan mengandalkan anggaran daerah (APBD). Karena Papua memiliki enam provinsi dan 42 kabupaten/kota, beban biaya akan sangat besar jika tidak ada bantuan dari pemerintah pusat.

“Jika 21.000 unit rumah dibagi ke 42 kabupaten/kota, masing-masing daerah harus menanggung biaya sekitar 500 juta rupiah. Angka ini menunjukkan tingkat kesulitan APBD dalam menangani permasalahan perumahan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program ini bukan hanya RTLH, tetapi juga mencakup berbagai inisiatif perumahan lain. Ia menyebutkan bahwa ada tiga kawasan kumuh yang menjadi fokus perbaikan, yakni di Papua Induk, Jayapura, Papua Selatan, serta Sorong. “Program ini bersifat masif dan menjangkau berbagai wilayah Papua secara komprehensif,” tambah Sirait.

Dalam forum tersebut, hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta perwakilan dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua.