Pemprov DKI Jakarta Terima 61.174 Usulan Masyarakat dalam Musrenbang 2026

Jakarta – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 menjadi ajang pengumpulan ide-ide warga yang diakui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, total usulan yang diterima mencapai 61.174, berasal dari berbagai tingkat pemerintahan mulai dari kelurahan hingga kabupaten/kota.

“Sejak 2-10 April lalu, kami menerima 12.158 usulan, dengan 5.861 di antaranya masuk melalui kanal langsung,” jelas Atika Nur Rahmania, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Usulan tambahan dari reses DPRD DKI Jakarta sebanyak 43.155, yang dapat diintegrasikan ke dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Pemprov DKI juga mengadakan Musrenbang tingkat provinsi pada hari yang sama, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Forum ini diikuti oleh peserta dari berbagai lembaga pemerintah dan dirancang untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD 2027. “Dengan berbagai metode, semua usulan dapat dielaborasi dalam RKPD 2027,” ujar Atika.

Pemprov DKI mengharapkan Musrenbang ini mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Sebelumnya, Uus Kuswanto, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, menyampaikan bahwa Musrenbang kota/kabupaten sebelumnya mendorong perangkat daerah untuk menyelaraskan usulan anggaran dengan kebijakan pusat, visi wilayah, isu strategis, dan prioritas pembangunan 2027.

“Selain itu, diperlukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, dengan memperhatikan kemampuan penyerapan serta memperkuat kerja sama lintas sektor,” tambah Uus. “Kemudian, potensi kewilayahan harus dimanfaatkan sebagai fondasi pertumbuhan baru, guna mendukung visi Jakarta sebagai kota global melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif,” tutur Uus.