BNPB: Penurunan Indeks Risiko Bencana Jadi Rapor Kinerja Pemda

BNPB mengungkapkan bahwa indikator utama dalam menilai capaian pemerintah daerah dalam menghadapi bencana adalah penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menyatakan bahwa peningkatan kapasitas menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana. Dalam seminar Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan 20 Tahun Gempa Jogja yang dihadiri secara virtual dari Jakarta, Kamis, ia menjelaskan bahwa IRBI berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja daerah.

Penurunan Risiko Bencana Sebagai Penilaian

Raditya menegaskan bahwa setiap tahun BNPB mempublikasikan indeks ini sebagai acuan. Menurutnya, penurunan angka menunjukkan perbaikan pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah. “Jika indeks risiko bencana turun, maka kinerja daerah tersebut semakin baik dalam menghadapi bencana,” ujarnya.

Dalam sepuluh tahun terakhir, IRBI nasional mengalami penurunan 2,8 persen. BNPB juga memberikan penghargaan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dinilai berhasil menurunkan risiko lebih baik dibanding provinsi lain. “Pemda harus memenuhi standar pelayanan minimum untuk urusan kebencanaan, sebagai bagian dari layanan dasar bagi masyarakat,” tambahnya.

Perkuatan Kapasitas dengan Peta Risiko

BNPB telah memperkenalkan peta ancaman (hazard map) dengan skala 1:50.000 untuk seluruh wilayah Indonesia. Alat ini dirancang untuk mendukung penguatan kapasitas daerah dalam merespons bencana. Raditya menyebutkan bahwa pada 2026, BNPB berencana meluncurkan peta kerentanan nasional dengan skala sama.

“Masyarakat dan pemda bisa mengakses platform InaRISK untuk melihat peta risiko hingga tingkat detail. Untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah, kami sudah membuat pemetaan kawasan cagar budaya secara 3D,” kata Raditya.

Platform InaRISK diharapkan menjadi sarana transparansi informasi. Selain itu, peta 3D tersebut sebagai langkah untuk melindungi warisan sejarah dari ancaman bencana. Raditya menekankan bahwa pendekatan yang berpusat pada masyarakat (people centered approach) penting dalam membangun ketangguhan bangsa. “Masyarakat bukan hanya objek, tetapi subjek utama dalam kebijakan penanggulangan bencana,” ujarnya.

Menurutnya, perubahan iklim menjadi faktor utama dalam tantangan kebencanaan masa depan. Contohnya, Siklon Senyar pada akhir 2025 yang menyebabkan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Fenomena ini menegaskan bahwa dampak iklim sangat nyata terhadap kehidupan masyarakat. “Kini, semua aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pengelolaan anggaran, harus berorientasi pada kepentingan dan keselamatan warga,” tegas Raditya.

Integrasi Data untuk Respons Darurat Lebih Efektif

Raditya berharap integrasi data antar instansi, seperti sinkronisasi sistem pemantauan cuaca dengan peta risiko BNPB, bisa terus ditingkatkan. Ia yakin langkah ini akan memperkuat kemampuan tanggap darurat dan meningkatkan kecepatan respon bencana di seluruh Indonesia.