Kemendagri Ingatkan DKI Jakarta Percepat Realisasi Pendapatan

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menekankan perlunya peningkatan realisasi pendapatan daerah. Menurutnya, hingga 6 Maret 2026, realisasi pendapatan hanya mencapai 9,67 persen, sementara realisasi belanja masih sekitar 8,6 persen.

“Masih perlu ditingkatkan, di mana realisasi pendapatan per 6 Maret baru 9,67 persen dan realisasi belanjanya baru 8,6 persen,” ujarnya. “Walaupun mungkin nantinya di akhir tahun akan tercapai, tapi ini bulan sudah April, tolong menjadi perhatian terkait realisasi pendapatan dan belanja pada APBD DKI tahun anggaran 2026.”

Angka ini menjadi sorotan karena APBD DKI Jakarta 2026 hanya ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun, lebih rendah dibandingkan 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, yang berubah dari Rp26,14 triliun menjadi Rp11,16 triliun.

Visi Pusat dan Daerah Perlu Saling Melengkapi

Teguh menambahkan, perencanaan pembangunan DKI Jakarta tak terlepas dari arahan nasional. Ia mengingatkan bahwa visi pemerintah pusat dalam Asta Cita harus diinternalisasi ke dalam visi DKI 2025-2029, yakni mewujudkan kota global dan pusat perekonomian yang kompetitif, berkelanjutan, serta memberdayakan masyarakat.

“Kami berharap ada dorongan inovasi, percepatan program unggulan, serta sinergi antarprogram. Hal-hal ini sangat krusial untuk memastikan RKPD 2027 secara nyata mendukung proyek strategis nasional,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Teguh juga menyoroti pentingnya koordinasi antara RKPD 2027 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI harus memastikan seluruh penyusunan RKPD sesuai dengan arahan strategis nasional.