KI DKI sebut transparansi kini berpihak lindungi anak

Jakarta, Rabu – Harry Ara Hutabarat, Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa konsep transparansi informasi kini tidak lagi dianggap sebagai keterbukaan mutlak. Menurutnya, aspek perlindungan anak harus dipertimbangkan secara lebih spesifik dan terukur dalam pengelolaan data publik.

“Yang perlu dipahami, ini bukan soal menutup informasi, tetapi menunda akses bagi anak yang belum siap,” kata Harry saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Peran Sarjana Ilmu Komunikasi dalam Mengawal Implementasi PP TUNAS di Jakarta, Kamis.

Harry menyampaikan apresiasi terhadap peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Ia menilai, forum ini menjadi langkah nyata untuk mewujudkan tujuan UU KIP tahun 2008, khususnya dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik penting.

Dalam konteks ini, Harry menekankan bahwa PP TUNAS mengubah paradigma transparansi. Keterbukaan informasi kini tidak lagi berarti tanpa batas, melainkan diatur agar tidak merugikan anak-anak. Ia menambahkan, aturan ini bertujuan melindungi anak dari konten berisiko di platform digital.

“Banyak platform digital bisa menjerat anak hingga berhadapan dengan hukum jika tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.

KI DKI juga mengusulkan penguatan sistem verifikasi usia, terutama untuk layanan yang hanya bisa diakses oleh warga negara dengan identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Harry menegaskan bahwa transparansi harus tetap dijaga sambil melindungi kelompok rentan, termasuk anak, di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat.

“Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki tata kelola informasi publik. Transparansi harus adaptif, dan keberpihakan pada perlindungan anak adalah keharusan,” tambah Harry.