BGN Jelaskan Alasan Pengerahan Polri dan TNI di Awal Program MBG

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan latar belakang penempatan Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di tahap awal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam acara peringatan satu tahun pelaksanaan MBG di Jakarta, Kamis, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa dalam masa awal program, BGN tidak bisa langsung membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui skema pengadaan barang dan jasa biasa.

Percepatan Pembangunan SPPG

Sony menjelaskan, keputusan untuk melibatkan Polri, TNI, dan Kadin terkait dengan kebutuhan percepatan. Saat itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar program tersebut terealisasi secepat mungkin. “Di tahun 2025, kita belum yakin apakah MBG benar-benar mendapat dukungan dari masyarakat atau tidak. Jadi, untuk memastikan, SPPG dibangun dengan mekanisme yang cepat,” ujarnya.

“Karena di awal program, ditunjuk Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000. Setiap kabupaten/kota diutamakan memiliki tiga SPPG, total 514 kabupaten/kota, sehingga dibangun di seluruh Indonesia,” kata Sony.

Menurut Sony, skema ini memungkinkan pemerintah mempercepat proses karena pengadaan barang dan jasa biasanya memakan waktu. Jika menggunakan cara konvensional, target 5.000 SPPG mungkin tidak tercapai tepat waktu. Saat ini, jumlah SPPG yang telah terbangun mencapai 26.663, bahkan lebih dari 27 ribu, berkat penggunaan mekanisme tersebut.

Manfaat Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat

Dalam menjelaskan dampak program, Sony menegaskan bahwa MBG ditujukan untuk membangun efek pengganda dalam pemberdayaan ekonomi lokal. “Dengan 26.663 SPPG, program ini memberdayakan masyarakat melalui peran supplier, UMKM, dan pihak lain,” ujarnya.

“Satu dari efek utamanya adalah partisipasi masyarakat dalam mengelola program. Selain itu, MBG juga mengakselerasi kegiatan ekonomi melalui jaringan supplier yang terlibat,” lanjut Sony.

Dari data terkini, jumlah penerima manfaat MBG mencapai 62,35 juta orang, terdiri dari 49,64 juta peserta didik dan 12,7 juta non-peserta didik. Sony juga menyebutkan bahwa terdapat 116.465 pemasok yang terlibat, termasuk koperasi (11.430), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (1.180), UMKM (48.000), serta pemasok lainnya (54.000). “Ini menunjukkan kolaborasi luas dan peran aktif masyarakat dalam menggerakkan program,” pungkasnya.