Wagub PBD Berkomitmen Mendukung Program Peningkatan Rumah Layak Huni di Papua

Wakil Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Ahmad Nausrau, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pembangunan 21.000 unit rumah layak huni yang bertujuan memenuhi kebutuhan tinggi masyarakat Papua. Pernyataan ini disampaikan saat ia diwawancarai dari Timika, Kamis, menjelaskan partisipasinya dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta pada Rabu (15/4) untuk mematangkan rencana program tersebut.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan dari berbagai wilayah di Tanah Papua. Dalam kesempatan ini, Wagub Ahmad Nausrau menekankan pentingnya inisiatif ini sebagai langkah strategis dalam memastikan akses perumahan bagi masyarakat. “Kami menilai program ini sebagai langkah strategis dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kondisi kebutuhan rumah yang masih tinggi di Papua, program ini menjadi sangat penting. Pemerintah daerah siap mendukung agar pelaksanaannya benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Ahmad Nausrau.

“Kami menilai program ini sebagai langkah strategis dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kondisi kebutuhan rumah yang masih tinggi di Papua, program ini menjadi sangat penting. Pemerintah daerah siap mendukung agar pelaksanaannya benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Ahmad Nausrau.

Rencana program pembangunan dan rehabilitasi 21.000 unit rumah tersebut dijalankan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang berlandaskan data sosial ekonomi nasional. BSPS merupakan inisiatif pemerintah di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk periode 2025/2026, dirancang membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperbaiki atau membangun perumahan secara mandiri.

Berdasarkan laporan BPS, masih terdapat selisih signifikan antara jumlah rumah yang diperlukan oleh penduduk dengan jumlah rumah yang tersedia, terutama di empat daerah otonomi baru (DOB). Kesenjangan di Papua Pegunungan mencapai 89,14 persen, Papua Tengah 66,93 persen, Papua Selatan 44,85 persen, dan Papua Barat Daya 36,35 persen. Hal ini menegaskan urgensi program untuk mempercepat peningkatan kualitas perumahan di wilayah tersebut.

Peluncuran program pembangunan 21.000 rumah layak huni rencananya dijadwalkan pada 27 April 2026 di Sorong, kota utama Provinsi Papua Barat Daya. Langkah ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan warga, terutama di daerah yang masih menghadapi tantangan akses perumahan.