Antara Meja dan Kursi: Dilema Si ‘Paling Bebas Aktif’

Artikel ini menyampaikan pandangan pribadi penulis, tidak mencerminkan perspektif Redaksi CNBCIndonesia.com. Kebijakan ‘bebas aktif’ yang diusung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memang terdengar menarik jika dilihat dari sudut pandang negara dengan kapasitas menengah. Namun, jika terlalu cepat menilai tanpa mempertimbangkan aspek lain, risiko analisis yang kurang komprehensif bisa muncul.

Dalam mencapai keseimbangan strategis, beberapa asumsi kritis harus diperiksa sebelum menyebut pendekatan ini sebagai ‘presisi’. Narasi tentang kemampuan Indonesia ‘bermain di beberapa meja sekaligus’ patut diapresiasi, tetapi juga perlu diverifikasi secara empiris. Daya tawar geopolitik sebuah negara tidak hanya bergantung pada jumlah penduduk atau luas wilayah, melainkan pada keandalan implementasi kebijakan luar negeri.

Birokrasi diplomatik Indonesia belum cukup kuat untuk mendukung ambisi yang lebih luas. Jumlah diplomat perbandingan mitra bilateral, kemampuan analisis geopolitik, serta kemampuan merealisasikan kesepakatan menjadi dokumen konkret masih jauh dari standar negara-negara middle power matang seperti Australia, Turki, atau Brasil. Apabila terlalu banyak isu internasional diakses secara bersamaan tanpa kapasitas kelembagaan yang cukup, yang terjadi bukanlah engagement multidirectional, melainkan pelemahan komitmen.

Keterlibatan dengan Rusia

Seiring kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat yang semakin dalam—termasuk interoperabilitas senjata, pertukaran intelijen, dan latihan bersama—Indonesia secara struktural menghadapi biaya tinggi untuk kemungkinan ‘keluar’ dari kerangka ini di masa depan. Di sisi lain, ketergantungan energi pada Rusia, baik dalam bidang nuklir sipil maupun gas, menciptakan logika dependensi serupa. Saat dua hubungan yang saling bertentangan berkembang, ruang kebebasan aktif justru bisa menyempit secara perlahan.

Gejala ini dijelaskan oleh teoretis hubungan internasional sebagai ‘structural entrapment’, kondisi di mana keterlibatan yang dalam dengan satu kekuatan besar secara perlahan mengikis fleksibilitas strategis terhadap kekuatan lain, bukan melalui pemaksaan, melainkan melalui insentif bertahap dan ketergantungan yang terakumulasi.

Kehadiran Indonesia di tengah persaingan geopolitik yang dinamis juga membawa risiko reputasi. Meski mengklaim menjadi negara yang mendukung tatanan berbasis aturan dan aktif dalam forum multilateral, kunjungan berulang ke Kremlin tanpa sikap jelas terhadap pelanggaran hukum internasional di Ukraina menciptakan kesenjangan kredibilitas. Bebas aktif bukan berarti bebas dari penilaian normatif.

Kebijakan luar negeri yang ambisius membutuhkan konsensus domestik yang kuat, anggaran pertahanan dan diplomasi yang stabil, serta lembaga negara yang tidak mudah goyah. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengkonsolidasikan demokrasi, tekanan fiskal akibat subsidi dan transisi energi, serta fragmentasi elite politik yang bisa mengganggu keberlanjutan strategi jangka panjang.

Sejarah membuktikan bahwa ambisi geopolitik yang melampaui kapasitas domestik sering berakhir dengan konsekuensi yang serius bagi pemimpin negara. Meski memiliki banyak komitmen internasional, negara perlu sumber daya, kohesi, dan legitimasi yang memadai untuk menopangnya. Korea Selatan, misalnya, mampu menjalankan ‘New Southern Policy’ karena memiliki fondasi ekonomi yang kuat.

Kondisi Politik Domestik

Masalah terbesar dalam narasi ‘bebas aktif’ yang optimis adalah kurangnya konsistensi politik domestik sebagai pondasi proyeksi internasional. Jika Indonesia terus bermanuver tanpa menyampaikan prinsip yang jelas, risiko kehilangan kepercayaan dari negara-negara mitra kritis—terutama yang mewaspadai impulsifitas kebijakan Trump—akan meningkat.