Anggota Parlemen Belgia Desak EU Tangguhkan Perjanjian dengan Israel

Brussels – Yvan Verougstraete, anggota parlemen Belgia dan presiden partai Les Engages, menyatakan bahwa kriteria untuk menunda Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel telah terpenuhi. Ia menyoroti kekhawatiran terhadap keberlanjutan permukiman ilegal Israel dan penyebaran produk-produk terkait di pasar Eropa. Pernyataannya muncul setelah Israel dilaporkan mengizinkan pembangunan 34 permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki, yang dianggap melanggar hukum internasional.

“Kriteria untuk menunda Perjanjian Uni Eropa-Israel telah terpenuhi,” kata Verougstraete dalam pernyataan yang dikirim ke media, termasuk Anadolu.

Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel, yang berlaku sejak tahun 2000, mencakup klausul hak asasi manusia. Verougstraete menekankan bahwa pelanggaran terkait permukiman ilegal, diiringi praktik komersial yang dipertanyakan, memberikan alasan kuat untuk mempertimbangkan ulang perjanjian tersebut. Ia menambahkan bahwa distribusi produk dari permukiman di pasar Uni Eropa memicu kecemasan dari segi hukum, komersial, dan etika.

“Melihat produk dari permukiman tersebut masuk ke pasar Eropa tidak lagi dapat diterima. Ini menciptakan ketidaksesuaian antara prinsip yang dipegang dan tindakan yang diambil,” tuturnya.

Verougstraete bersama anggota parlemen Eropa Ana Miranda Paz dan Cecilia Strada telah mengangkat isu ini ke Komisi Eropa. Ia mendesak lembaga tersebut bertindak tegas dan mempertimbangkan mekanisme dalam perjanjian untuk menangani situasi ini. “Eropa tidak boleh menjadi bagian dari pemeliharaan permukiman yang ilegal secara internasional,” tegasnya.

Kekerasan oleh pasukan Israel di Tepi Barat meningkat setelah perang Gaza Oktober 2023, dengan data mencatatkan lebih dari 1.148 warga Palestina tewas, 11.750 luka, dan 22 ribu penangkapan. Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional mengumumkan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina dianggap ilegal, serta meminta evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.