Model ‘Windfall Tax’ Ini Cocok Buat RI, Kas Negara Bisa Aman!

Badan Penelitian Ekonomi dan Keuangan (INDEF) menilai bahwa penerapan Progressive Resource Rent Tax (PRRT) atau yang dikenal sebagai pajak ‘durian runtuh’ di sektor ekstraktif Indonesia—yang mencakup minyak bumi, gas bumi, serta pertambangan—dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan pajak secara optimal ketika harga komoditas melonjak, sekaligus mengurangi defisit saat harga turun. Dengan penyesuaian parameter berdasarkan karakteristik setiap komoditas, model ini dinilai efektif dalam mengatasi volatilitas harga yang sering terjadi.

Simulasi Penerimaan Pajak

Berdasarkan simulasi counterfactual yang dilakukan INDEF selama periode 2009 hingga 2023, penerimaan pajak dari PRRT berpotensi meningkatkan pendapatan negara rata-rata sebesar Rp67 triliun per tahun (2017–2024). Angka tertinggi tercatat pada 2022, mencapai Rp192 triliun—setara 0,98 persen dari PDB nominal tahun itu—yang dominan berasal dari batubara. Dalam kondisi harga rendah, seperti 2015–2016 dan 2020, serta akhir 2024, simulasi menunjukkan pendapatan mendekati nol, sesuai dengan prinsip countercyclical.

“Windfall komoditas akan terus berulang. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia siap, melainkan seberapa cepat arsitektur fiskalnya dapat diperbaiki sebelum siklus berikutnya,” tulis INDEF dalam Policy Brief yang dikutip pada Jumat (17/4/2025).

Dasar Pemikiran PRRT

PRRT didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan pada rente ekonomi di atas tingkat pengembalian normal, dengan tarif yang menyesuaikan profitabilitas proyek secara progresif. Model ini bertujuan untuk mengatasi dilema umum negara yang kaya sumber daya, di mana pendapatan melimpah saat harga komoditas naik, tetapi defisit mengancam saat harga turun.

Menurut INDEF, volatilitas harga komoditas bersifat permanen dan sulit diprediksi. Dengan PRRT, keuntungan yang melebihi biaya modal dan risiko eksplorasi—yang disebut economic rent—akan diambil sebagai surplus negara, bukan hasil keahlian atau inovasi investor. Berbeda dengan royalti yang berlaku per unit produksi tanpa memperhatikan tingkat profitabilitas, PRRT mengikuti prinsip pengumpulan pendapatan yang menyesuaikan dengan kondisi pasar.

Rekomendasi Kebijakan INDEF

INDEF merumuskan dua rekomendasi utama. Pertama, penyusunan sistem PRRT melalui Undang-Undang, serta penutupan celah keuntungan ‘durian runtuh’ secara bertahap dengan regulasi transisi. Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa pajak baru terhadap rente sumber daya hanya bisa ditetapkan melalui UU, sehingga diperlukan dua jalur paralel.

– **Jalur UU (jangka panjang):** Kementerian Keuangan, ESDM, dan Bappenas harus bekerja sama dengan akademisi dan DPR untuk menyusun RUU PRRT, baik sebagai undang-undang tersendiri maupun amandemen pada UU PPh dan UU Cipta Kerja.

– **Jalur regulasi transisi (12–24 bulan):** (i) Peraturan pelengkap dari PP 18/2025 dan PP 19/2025 yang menambahkan utilisasi kapasitas dan profit proxy sebagai parameter tarif royalti progresif; (ii) Perpres yang mengalokasikan pendapatan royalti pada harga tinggi ke dalam dana cadangan stabilisasi; (iii) Permen ESDM dan Permenkeu untuk memperkuat pelaporan produksi dan biaya per kontrak.

Konsep Implementasi

Rekomendasi kedua berfokus pada penerapan PRRT secara prospektif agar menjaga kredibilitas sistem fiskal dan mengurangi risiko peningkatan biaya modal sektor ekstraktif. Pajak yang diterapkan secara retroaktif dapat memicu masalah time-inconsistency, di mana investor meningkatkan risk premium atas investasi baru, sehingga tingkat pengembalian proyek (hurdle rate) naik, dan keputusan eksplorasi tertekan.

Menjaga sanctity of contract menjadi penting untuk memastikan biaya modal tetap rendah, bukan hanya sebagai prinsip hukum. INDEF menyarankan kontrak baru diikat setelah UU PRRT berlaku, agar memberikan kepastian aturan bagi investasi masa depan. Sementara itu, kontrak yang sudah berjalan diberi grandfather clause untuk dilindungi dari penyesuaian tarif retroaktif.