KPK Beri Lima Rekomendasi untuk Perbaikan KIP Kuliah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan beberapa langkah untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Rekomendasi tersebut dirilis dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025 Direktorat Monitoring KPK, yang diakses di Jakarta pada Jumat (17/4). Dalam dokumen tersebut, KPK menyoroti lima aspek penting yang perlu diperbaiki, seperti reformasi dalam aturan dan pengelolaan kuota usulan masyarakat.

KPK menekankan perlunya pembuatan panduan yang jelas untuk verifikasi penerima bantuan, serta dialokasikan dana khusus. Selain itu, sistem teknologi aplikasi Sistem Informasi Manajemen KIP Kuliah diusulkan untuk diperbarui. Penguatan kerja sama antar instansi juga disarankan untuk menghindari pemberian bantuan yang berulang. Mekanisme pengawasan yang bertingkat dengan hukuman yang tegas juga dianggap penting.

Potensi Korupsi dalam Pengelolaan Program

Dalam investigasi, KPK menemukan indikasi risiko korupsi pada beberapa lembaga. Sepuluh dari total enam belas perguruan tinggi swasta (PTS) yang diteliti menunjukkan konflik kepentingan. Banyak institusi yang memperoleh kuota melalui jalur usulan masyarakat memiliki keterkaitan dengan pejabat umum atau kelompok politik.

Temuan juga mencakup kelemahan proses pengecekan. Hanya sekitar setengah dari PTS sampel yang melaksanakan kunjungan ke lokasi. Beberapa bahkan hanya meninjau dokumen tanpa wawancara atau pemeriksaan langsung. KPK mencatat, 11 dari 15 PTS yang bermasalah sebelumnya masih mendapatkan kuota pada 2024, menunjukkan sanksi yang diatur belum mampu mencegah pelanggaran.

Beberapa perguruan tinggi mengakui menerima tawaran kuota dengan imbalan Rp5 juta hingga Rp8 juta per mahasiswa.