Komisi I DPR dukung Kemkomdigi tegakkan aturan terhadap Wikipedia

Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengungkapkan dukungan terhadap pemerintah dalam menjaga konsistensi penerapan aturan mengenai wajibnya pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Fokus regulasi ini, terutama terhadap Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, yang belum menyelesaikan proses pendaftaran. Dave dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu, menekankan bahwa pengelolaan ruang digital di Indonesia harus dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kewajiban PSE sebagai Alat Keteraturan

Menurut Dave, regulasi mengenai pendaftaran sebagai PSE merupakan alat penting untuk menciptakan ketertiban, akuntabilitas, serta melindungi kepentingan masyarakat. “Semua platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation, wajib menghormati aturan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan hukum Indonesia,” tuturnya.

“Setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia,” kata Dave.

Peran Wikipedia sebagai Sumber Informasi

Dave juga menyoroti Wikipedia sebagai sumber pengetahuan terbuka yang penting bagi masyarakat Indonesia. “Platform ini telah menjadi referensi utama dalam pendidikan, penelitian, maupun kebutuhan informasi sehari-hari,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa pengurangan akses ke layanan ini bisa mengganggu literasi dan keterbukaan informasi masyarakat.

“Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat, khususnya dalam hal literasi dan keterbukaan informasi,” katanya.

Pendekatan Konsensus dalam Regulasi Digital

Oleh karena itu, Dave mendorong pemerintah mengambil langkah dengan hati-hati. Kemkomdigi, katanya, harus menggunakan pendekatan komunikatif dan persuasif, dengan membuka ruang dialog bersama Wikimedia Foundation. “Transparansi dalam penjelasan tujuan regulasi, ditambah kesediaan mendengarkan masukan, akan memudahkan kepatuhan tanpa menimbulkan kesan pembatasan kebebasan berekspresi,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memberikan ultimatum kepada Wikimedia Foundation untuk menyelesaikan pendaftaran sebagai PSE jenis privat di Indonesia sesuai ketentuan. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, mengatakan bahwa jika langkah tersebut tidak diikuti, pemerintah akan mengambil tindakan tegas.

“Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” ujar Alex di Jakarta, Rabu (15/4).